Jakarta, Maret.id — Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026, melahirkan sejumlah keputusan penting terkait perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.
Perubahan RUU yang Disetujui
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, memaparkan hasil evaluasi perubahan Prolegnas Prioritas 2026. Evaluasi ini merupakan hasil diskusi bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI yang dilakukan pada 15 April 2026.
Dalam evaluasi tersebut, terdapat beberapa poin penting yang disepakati. Pertama, RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang awalnya merupakan usul inisiatif pemerintah, kini diubah menjadi usul inisiatif DPR dalam perubahan ketiga Prolegnas RUU Tahun 2025-2029.
Empat RUU Baru Dimasukkan
Kedua, DPR juga memasukkan empat RUU baru sebagai usul inisiatif dalam perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2026. Keempat RUU tersebut meliputi RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Profesi Kurator, RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta tetap mempertahankan RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Selain itu, perubahan judul terhadap dua RUU juga diumumkan. RUU tentang Pelelangan Aset kini menjadi RUU tentang Pelelangan, sedangkan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat diubah menjadi RUU tentang Masyarakat Adat.
Persetujuan dan Tindak Lanjut
Keempat, RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Narkotika serta Psikotropika, yang sebelumnya adalah usul inisiatif pemerintah, juga mengalami perubahan menjadi usul inisiatif DPR. Poin terakhir penting dalam evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 adalah bahwa daftar RUU kumulatif terbuka tidak dicantumkan.
Bob Hasan mengungkapkan bahwa, berdasarkan kesepakatan yang telah diolah dengan memfokuskan pada berbagai masukan dari rapat kerja, jumlah Prolegnas RUU Prioritas perubahan kedua Tahun 2026 akan berjumlah 68 RUU. Sementara itu, untuk perubahan ketiga Prolegnas RUU Tahun 2025-2029, jumlahnya akan bertambah menjadi 198 RUU.
Setelah penyampaian laporan tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta persetujuan dari para peserta rapat. Dalam sesi tersebut, ia menanyakan kepada anggota sidang apakah laporan evaluasi dapat disetujui, dan dengan serempak, peserta rapat paripurna menjawab “Setuju!”
Saan kemudian mengucapkan terima kasih atas persetujuan tersebut dan memastikan bahwa semua keputusan rapat paripurna akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Keputusan-keputusan ini diharapkan dapat memberikan arah dan prioritas yang jelas dalam program legislasi di Indonesia untuk tahun-tahun mendatang.
Paripurna DPR Setujui Perubahan Kedua Prolegnas Prioritas 2026
Pada tanggal yang telah ditentukan, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia berhasil melaksanakan agenda pentingnya, yaitu menyetujui Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Keputusan ini tidak hanya menandai langkah strategis dalam pembangunan nasional, tetapi juga mencerminkan komitmen DPR untuk menjaga responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang.
Latar Belakang Perubahan Prolegnas
Prolegnas merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi DPR dalam menyusun undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Prolegnas Prioritas 2026 merupakan upaya untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Indonesia. Perubahan kedua ini muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan global dan domestik, termasuk dampak perubahan iklim, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, serta tuntutan untuk peningkatan kualitas layanan publik.
Isi Perubahan Kedua Prolegnas
Dalam perubahan kedua ini, DPR mencatat sejumlah prioritas yang akan menjadi fokus dalam periode mendatang. Beberapa di antaranya meliputi:
-
Penguatan Sistem Kesehatan: Mengingat pengalaman selama pandemi, penguatan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama. Penyusunan regulasi yang mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan akan menjadi perhatian khusus.
-
Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan: Dengan tantangan ekonomi yang terus berlanjut, DPR berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penekanan akan diberikan pada sektor-sektor yang terdampak berat, seperti UMKM dan pariwisata.
-
Pembangunan Infrastruktur dan Teknologi: Dalam era digital, pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan akses teknologi informasi menjadi sangat penting. Ini diharapkan dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah tertinggal.
-
Peningkatan Kualitas Pendidikan: Pendidikan yang berkualitas menjadi fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan yang mendukung reformasi pendidikan, termasuk akses pendidikan yang lebih luas dan peningkatan kompetensi guru, akan menjadi prioritas.
-
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Mengingat potensi besar Indonesia dalam sumber daya alam, pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan menjadi hal yang perlu ditekankan, agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Dukungan dan Harapan Anggota DPR
Dalam sidang paripurna, pimpinan DPR serta para anggota memberikan dukungan penuh terhadap perubahan ini. Berbagai pendapat disampaikan, dan para anggota DPR berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan dari Prolegnas akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Mereka berharap agar perubahan ini tidak hanya menjadi dokumen politik semata, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Penutup
Persetujuan perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2026 oleh Paripurna DPR merupakan langkah maju dalam proses pembangunan nasional. Dengan mengedepankan asas keterbukaan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan dapat mengatasi berbagai tantangan dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Pengawasan dan evaluasi yang ketat juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua rencana ini terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
