Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penanganan darurat banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya keselamatan warga dan kelayakan tempat pengungsian.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas pengungsian ramah anak, ibu hamil dan menyusui, lansia, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit bawaan,” tegas Puan. Evakuasi harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan yang tepat untuk mereka yang terpaksa meninggalkan rumah.
“Bencana banjir bandang di Kota Padang menjadi keprihatinan bersama,” tukasnya. Banjir melanda daerah tersebut pada 10 Oktober 2026 setelah hujan deras, terutama di Kecamatan Kuranji dan Nanggalo.
Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi lebih dari 50 warga yang terjebak arus banjir dengan menggunakan perahu karet. “Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang membantu masyarakat saat terjebak banjir,” sambungnya.
Berdasarkan data sementara, lebih dari 600 jiwa mengungsi di beberapa lokasi akibat dampak banjir yang memengaruhi tiga kecamatan dan enam kelurahan di Kota Padang. Penanganan segera diperlukan, termasuk menyediakan akses kepada fasilitas kesehatan bagi pengungsi.
“Pastikan fasilitas kesehatan juga tersedia di tempat pengungsian. Termasuk bantuan selimut dan pakaian mengingat warga mengungsi tanpa persiapan,” imbuh Puan. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok rentan selama masa darurat.
“Tempat pengungsian harus ramah anak, ibu hamil/menyusui, lansia, dan warga dengan kebutuhan khusus,” tuturnya. Puan juga menyampaikan bahwa warga yang mengungsi memerlukan kepastian mengenai kelanjutan bantuan dan proses pemulihan.
“Banjir bukan hanya mengancam keselamatan, tetapi juga dapat mengganggu pekerjaan dan penghasilan keluarga,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan langkah pemulihan yang menyeluruh, termasuk perbaikan rumah dan dukungan bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian.
“Ketika warga diminta mengungsi, mereka perlu merasa yakin bahwa keluarganya akan didampingi,” tegas Puan. Pendataan sementara menunjukkan satu rumah rusak berat dan empat rumah rusak sedang, serta sekitar 120 rumah lainnya terdampak banjir.
Puan meminta penanganan untuk tidak berhenti setelah kondisi darurat terlewati. Pemerintah perlu memastikan bahwa kerusakan ditangani dan langkah mitigasi disiapkan untuk mengurangi risiko banjir serupa di masa mendatang.
“Peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu disertai kejelasan tanggung jawab,” ujar Puan. Ia menggarisbawahi bahwa DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal penanganan darurat hingga program pemulihan pascabencana.
“Dukungan peralatan yang memadai bagi tim SAR dan relawan sangat penting untuk memastikan proses penyelamatan berlangsung aman,” tuturnya. Puan menegaskan bahwa pengabdian tim penyelamat harus didukung oleh komitmen negara untuk menyediakan peralatan yang menjamin keamanan.
