Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menyambut positif wacana penghapusan sistem kenaikan kelas otomatis yang tengah dikaji oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menekankan bahwa kenaikan kelas harus mempertimbangkan penguasaan kompetensi siswa untuk memastikan adanya target pencapaian yang jelas dalam proses pendidikan.
Sri Untari menilai sistem kenaikan kelas otomatis berisiko mengurangi motivasi belajar. Hal ini terjadi karena tidak adanya tolok ukur pencapaian akademik yang memadai bagi siswa, yang seharusnya mempersiapkan mereka untuk pendidikan selanjutnya serta dunia kerja.
“Kenaikan kelas tanpa mempertimbangkan kualifikasi akan menghasilkan sumber daya manusia yang tidak terukur,” kata Untari. Menurutnya, dalam dunia kerja, kualifikasi dan kompetensi menjadi hal yang sangat penting.
Dia memberikan contoh di dunia kerja, di mana terdapat persyaratan tertentu dalam proses penerimaan tenaga kerja. Lulusan perguruan tinggi, misalnya, sering diharuskan memiliki indeks prestasi minimum, sedangkan lulusan SMA dinilai berdasarkan capaian akademik.
“Contoh, untuk masuk sebuah lembaga swasta ada ketentuan IP minimal 3 untuk lulusan perguruan tinggi, sementara untuk lulusan SMA ditentukan rata-rata nilai,” sambungnya.
Wacana mengenai penghapusan kenaikan kelas otomatis ini berawal dari rekomendasi Dewan Pendidikan dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII di Universitas Pendidikan Ganesha. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, sebelumnya juga menyoroti fenomena ‘Rajin Malas Sama Saja’ (RMS), di mana siswa yang kurang berusaha tetap mendapatkan kenaikan kelas secara otomatis.
Tuntutan akan adanya target akademik yang jelas, menurut Untari, dapat mengajak siswa untuk lebih serius dalam belajar serta memahami materi. Penilaian pun perlu memberikan gambaran kemampuan dan aspek yang masih perlu diperbaiki oleh siswa.
“Tanpa target, anak kita cenderung malas. Jika ada target seperti ‘kamu harus lulus’, mereka akan berusaha lebih untuk belajar,” ujar Untari.
Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan potensi masing-masing siswa dalam penerapan standar akademik. Kebijakan pendidikan tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa memperhatikan jalur pengembangan minat dan bakat siswa.
Siswa yang terjun dalam bidang tertentu, seperti olahraga, perlu diberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan mereka. Untari menegaskan bahwa beban akademik bagi mereka tidak boleh menjadi terlalu berat.
“Anak-anak yang menjadi atlet harus fokus pada keberhasilan olahraga, tetapi untuk persiapan dunia kerja, harus ada standarisasi. Tanpa screening menuju jenjang berikutnya, siswa akan cenderung malas belajar,” pungkasnya.
Sri Untari berharap evaluasi sistem kenaikan kelas dapat diarahkan pada penguatan kualitas pendidikan dan pengembangan kompetensi yang terukur, sekaligus memberikan ruang bagi potensi khusus setiap peserta didik.
