Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung lama di Indonesia. Penanggulangan bencana harus mencakup tidak hanya pemadaman api, tetapi juga memastikan kesehatan, keselamatan, dan ekonomi warga selama masa bencana.
Puan menyoroti dampak karhutla yang belum sepenuhnya teratasi, yang telah mengganggu kehidupan masyarakat. “Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan dalam keterangan pers di Jakarta.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini menilai masyarakat terdampak menghadapi berbagai tantangan. Mereka harus menjaga keselamatan keluarga, terutama anak-anak, sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika aktivitas ekonomi terganggu.
Puan meminta agar pemerintah memberikan dukungan yang jelas selama bencana dan memastikan akses bantuan pemulihan. “Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya,” sambungnya.
Puan juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan karhutla. Kebijakan harus meliputi pelayanan kesehatan dan dukungan sosial untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga yang terkena dampak.
“Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama karhutla berkepanjangan,” tegasnya.
Ia menggarisbawahi perlunya penyesuaian kegiatan pendidikan dan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan kondisi di lapangan dengan mengutamakan keselamatan warga.
Pemerintah juga diminta untuk mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi keluarga dalam menentukan penerima bantuan. Dampak karhutla dapat membuat rumah tangga yang sebelumnya mandiri kini menjadi rentan karena kehilangan penghasilan.
“Penilaian perlu memperhatikan perubahan keadaan akibat karhutla,” tuturnya. Penyaluran bantuan harus mengacu pada kondisi terbaru keluarga terdampak, bukan hanya berdasarkan keadaan sebelum bencana.
Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan betapa parahnya dampak karhutla. Hingga 9 September 2026, tercatat 347 orang terluka dan empat orang meninggal dunia akibat kebakaran yang dilaporkan.
Sejumlah daerah terdampak meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. “Kota Banjarbaru ada beberapa yang alami luka berat dan rawat inap,” ungkap Juru Bicara Kemenkes Widyawati.
Situasi ini menegaskan bahwa penanganan karhutla berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Warga terdampak memerlukan akses pelayanan kesehatan dan bantuan sesuai tingkat kerentanan mereka.
Puan berharap upaya pemadaman karhutla berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat. Dukungan yang tepat selama bencana dan pemulihan pasca bencana penting agar keluarga terdampak bisa kembali menjalani aktivitas sosial dan ekonomi secara bertahap.
