Jakarta, Maret.id — Diskusi publik mengenai peran Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Indonesia baru-baru ini menggulirkan sejumlah pandangan kritis. Acara ini diadakan di Jakarta Pusat pada Rabu, 20 Mei 2026, dan melibatkan berbagai akademisi serta pihak terkait. Diskusi bertajuk “Menyoal Dewan Pertahanan Nasional: Bahaya Pergeseran Fungsi Eksekutif Presiden dalam Desain Pertahanan Negara” ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi dari keberadaan lembaga baru ini.

Pentingnya Kajian Mendalam

Akademisi Ilmu Hukum dari Universitas Binus, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, mengingatkan perlunya kajian mendalam menggunakan Regulatory Impact Assessment (RIA). Ia menilai bahwa langkah tersebut akan membantu pemerintah mengukur manfaat DPN bagi masyarakat saat ini. “Hal ini penting untuk mendeteksi apakah kelembagaan tersebut relevan dengan kondisi saat ini, terutama dalam situasi ekonomi yang menekan,” ujarnya.

Reza juga menyoroti pengaturan hak keuangan DPN yang tertera dalam Pasal 32 Perpres tentang pembentukan lembaga tersebut. Ia khawatir, pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk DPN dapat mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-sektor publik yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan kesehatan. “Penting untuk mengubah pola pikir agar tidak selalu merespons setiap tantangan dengan membentuk lembaga baru. Penghematan anggaran jauh lebih penting demi langsung mengalokasikan dana untuk program yang menguntungkan masyarakat,” tambahnya.

Potensi Dualisme Kewenangan

Isu lain yang diangkat adalah mengenai posisi Menteri Pertahanan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPN. Hal ini, menurut Reza, dapat memicu potensi tumpang tindih kewenangan. Ia berpendapat bahwa koordinasi antara sektor hukum dan pertahanan sebetulnya sudah dapat dioptimalkan melalui kementerian koordinator yang ada. “Presiden memiliki banyak Menko yang bisa dimanfaatkan, sehingga fungsi koordinasi tidak perlu diperumit dengan lembaga baru,” tegasnya.

Akademisi dari Universitas Nasional (Unas), Firdaus Syam, sejalan dengan pandangan Reza, menekankan pentingnya komitmen terhadap prinsip good governance dan clean governance. Ia menyatakan bahwa tren demokrasi modern cenderung mengarah pada penyederhanaan struktur lembaga negara untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, tidak sebaliknya. “Di banyak negara maju, struktur penopang eksekutif dibuat sangat ramping. Sementara di Indonesia, dengan struktur kabinet yang sudah besar, kehadiran DPN dikhawatirkan akan membuat birokrasi semakin gemuk,” ungkap Firdaus.

Kritik Terhadap Perpres DPN

Lebih lanjut, Firdaus mengkritisi Pasal 3 huruf F dalam Perpres DPN yang menyatakan bahwa lembaga ini dapat melaksanakan fungsi lain sesuai perintah Presiden. Aturan ini dianggapnya multitafsir dan berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain, termasuk TNI, yang sudah memiliki fungsi melekat di bidang pertahanan. “Saya sarankan agar mandat DPN terkait geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi diserahkan kepada para ahli di bidangnya masing-masing dengan pendekatan profesional,” saran Firdaus.

Ia juga menekankan pentingnya masukan konstruktif dari publik, terutama mengingat adanya pasal yang dapat ditafsirkan beragam dan kekhawatiran akan perluasan makna pertahanan ke dalam ranah sipil. “Tujuan masukan tersebut jelas, agar efisiensi anggaran dan roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal,” tutup Firdaus.

Diskusi ini menunjukkan betapa pentingnya evaluasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam konteks pertahanan negara yang fundamental. Para akademisi sepakat akan perlunya pendekatan yang lebih cermat dalam pengambilan keputusan, agar setiap kebijakan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Urgensi DPN Dipertanyakan di Tengah Beban APBN

Dalam konteks ekonomi dan politik yang terus berubah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selalu menjadi isu sentral yang menggambarkan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara. Di tengah situasi ini, Diskusi Publik Nasional (DPN) sebagai forum untuk menggali suara dan aspirasi masyarakat, semakin dipertanyakan urgensinya, terutama dalam hal kontribusinya terhadap pengelolaan APBN yang efisien dan efektif.

Apa itu DPN?

Diskusi Publik Nasional (DPN) adalah wadah yang diciptakan pemerintah untuk memberikan ruang bagi masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan publik. DPN diharapkan mampu memfasilitasi dialog konstruktif antara pemerintah dan rakyat, serta menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.

Konteks APBN 2023

Beban APBN Indonesia pada tahun 2023 mengalami tekanan yang cukup berat. Kenaikan harga energi global, dampak pemulihan pasca-pandemi, dan tantangan inflasi menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan ekonomi negara. Dalam situasi ini, pemerintah dituntut untuk lebih selektif dan efisien dalam penggunaan anggaran agar dapat mendukung program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan tentang Urgensi DPN

Di tengah berbagai tantangan tersebut, muncul pertanyaan tentang sejauh mana DPN mampu berkontribusi dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapi pengelolaan APBN. Beberapa poin di bawah ini menggambarkan keraguan yang ada:

1. Efektivitas dalam Relevansi: Banyak pihak mempertanyakan seberapa relevan topik yang dibahas dalam DPN dengan masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan banyaknya agenda nasional yang harus dibahas, apakah diskusi ini benar-benar menampung dan menyuarakan kebutuhan masyarakat?

2. Partisipasi yang Terbatas: Meskipun DPN terbuka untuk berbagai kalangan, seringkali partisipasi yang hadir didominasi oleh kelompok tertentu saja, seperti akademisi atau LSM, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan suara masyarakat luas. Hal ini bisa mengakibatkan kesenjangan antara rekomendasi yang dihasilkan dengan realitas di lapangan.

3. Perubahan Paradigma Diskusi: Dengan adanya berbagai platform digital yang memungkinkan interaksi dan diskusi secara lebih luas dan cepat, DPN harus dapat beradaptasi untuk tetap relevan. Apakah model diskusi yang konvensional ini masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis?

4. Hasil Diskusi yang Tidak Terimplementasi: Terdapat juga kekhawatiran bahwa hasil dari DPN sering kali tidak diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan. Hal ini menciptakan skeptisisme di kalangan masyarakat mengenai dampak nyata dari diskusi yang dilakukan.

Mencari Solusi

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengevaluasi kembali format dan pendekatan DPN. Mungkin sudah saatnya untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, seperti forum online atau aplikasi diskusi masyarakat, yang dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan ruang bagi suara yang kurang terwakili. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat relevansi dan peluang implementasi dari rekomendasi yang dihasilkan.

Kesimpulan

Urgensi DPN dalam konteks APBN di Indonesia memang perlu dipertanyakan. Dengan beban anggaran yang semakin berat, pemerintah harus jeli dalam memilih jalur komunikasi dan partisipasi yang benar-benar efektif. DPN seharusnya tidak hanya menjadi seremoni, tetapi harus dapat menciptakan dampak nyata bagi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Hanya dengan cara ini, diskusi publik dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pembangunan Indonesia ke depan.