Jakarta, Maret.id — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Eddy Paripurna, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Seruan ini datang setelah terjadi peningkatan titik panas dari 438 menjadi 634 titik, termasuk laporan kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang menimbulkan korban jiwa.
Eddy menggarisbawahi bahwa lonjakan titik panas ini perlu direspons dengan penguatan deteksi dini, patroli di wilayah rawan, serta kesiapan personel dan peralatan pemadaman. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa setiap titik panas diverifikasi agar penanganan bisa dilakukan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Menurut data dari BMKG Jawa Timur, pada Jumat (16/10/2026), terdapat 634 titik panas, meningkat sekitar 44,7 persen dari 438 titik pada pemantauan sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 518 titik termasuk dalam kategori kepercayaan sedang, 53 titik kategori tinggi, dan 63 titik kategori rendah.
Kabupaten Bondowoso menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, mencatat 153 titik, diikuti Probolinggo dengan 123 titik, Mojokerto 84 titik, Jember 62 titik, dan Lumajang 32 titik. Lima daerah tersebut berkontribusi sebesar 71,6 persen dari total deteksi titik panas.
Eddy menjelaskan bahwa konsentrasi titik panas yang tinggi harus menjadi prioritas dalam penanganan. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa titik panas tidak selalu menunjukkan kebakaran aktif, sehingga pemeriksaan langsung tetap diperlukan.
Ia juga meminta Pemprov Jatim untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, BPBD, Dinas Kehutanan, BMKG, dan pengelola kawasan hutan. Hasil verifikasi lapangan dapat digunakan untuk penentuan lokasi patroli, pengerahan personel, serta kebutuhan pemadaman.
“Selain deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan juga perlu dipastikan, termasuk alat pelindung diri, kendaraan operasional, sarana komunikasi, serta dukungan logistik untuk petugas di wilayah rawan kebakaran,” tegas Eddy.
Eddy turut menyoroti kebakaran di kawasan TNBTS, Kabupaten Probolinggo, yang menewaskan empat orang dan melukai dua orang lainnya. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya kesiapan penanganan darurat di kawasan berisiko.
Ia juga mengingatkan bahwa pencegahan harus diperkuat agar potensi kebakaran bisa terdeteksi lebih awal, dengan demikian dapat ditangani sebelum meluas. Selain kesiapan operasional, Eddy menggarisbawahi perlunya pengawasan serius terhadap anggaran penanggulangan karhutla.
“Anggaran harus mencakup kebutuhan nyata di lapangan, mulai dari patroli, pengadaan peralatan, pelatihan personel, hingga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran,” imbuhnya.
Eddy menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat serta pengawasan terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan dan lahan kering. “Pemerintah daerah harus memperkuat edukasi kepada masyarakat dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa upaya penanggulangan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman saat kebakaran sudah besar. Koordinasi lintas instansi dan keterlibatan masyarakat harus berjalan beriringan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, kawasan hutan dan perairan di provinsi ini mencakup sekitar 1,36 juta hektare. Luas tersebut terdiri dari hutan produksi tetap, hutan lindung, serta kawasan suaka alam.
Dengan luas kawasan yang signifikan tersebut, meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko kebakaran, melindungi petugas dan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan di Jawa Timur.
