Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Hingga 17 Oktober 2026, tercatat 70.239 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada balita di tujuh provinsi yang terkena dampak karhutla.
Puan menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya boleh terfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga harus memastikan anak-anak terlindungi dari paparan asap dan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai serta pendampingan hingga masa pemulihan.
“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” kata Puan, Rabu (21/10/2026).
Menurut laporan Kementerian Kesehatan pada 17 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di tujuh provinsi tersebut mencapai 311.363 kasus. Dari total tersebut, 70.239 kasus terjadi pada anak di bawah lima tahun, sementara kelompok lanjut usia mencatat 49.634 kasus.
“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernapasan, menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” ujar Puan.
Puan menekankan bahwa angka tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan. Selain pemadaman api yang masif, perlindungan masyarakat dari kabut asap harus menjadi bagian utama strategi penanggulangan bencana.
“Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tegas Puan, yang juga merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap memperoleh pertolongan tanpa hambatan. Ketersediaan fasilitas dan peralatan medis serta dukungan bagi tenaga kesehatan perlu menjadi prioritas di wilayah terdampak.
Puan juga menegaskan pentingnya menjamin bahwa korban karhutla tidak terbebani biaya pengobatan. “Jangan sampai para korban karhutla ini menanggung beban ganda,” pesannya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dukungan berkelanjutan bagi keluarga yang anaknya mengalami gangguan kesehatan sangat diperlukan. Pemulihan tidak boleh berhenti hanya karena kebakaran telah padam atau kondisi udara mulai membaik.
Pemerintah perlu mendengarkan pengalaman keluarga terdampak untuk memahami kendala dalam melindungi anak dan memperoleh pertolongan medis. “Laporan kasus pada balita yang cukup banyak perlu diikuti komitmen yang berlanjut sampai masa pemulihan,” jelasnya.
Kekhawatiran terhadap konsekuensi jangka panjang dari karhutla juga muncul, terutama terhadap kesehatan dan tumbuh kembang generasi muda. Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) bersama sejumlah lembaga mencatat risiko jangka panjang akibat paparan asap terhadap anak.
Laporan tersebut mengutip data dari karhutla 1997 yang mengaitkan paparan asap dengan gangguan pertumbuhan anak. Temuan tersebut menyebut bahwa anak yang terpapar saat dalam kandungan atau masa kanak-kanak memiliki tinggi badan rata-rata 3,3 sentimeter lebih rendah pada usia 17 tahun.
PFI memperingatkan tentang risiko “lost generation”, di mana potensi generasi dapat hilang akibat gangguan kesehatan dan perkembangan. Puan mengingatkan bahwa anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam situasi bencana, sehingga memerlukan perlindungan dan bantuan dari orang dewasa.
“Pemerintah harus menyampaikan informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatan anak-anak terdampak serta langkah pemulihan yang tersedia,” imbuhnya.
Puan menekankan bahwa pimpinan DPR akan menghimpun hasil pengawasan dari komisi terkait untuk mengawal keputusan pemerintah dan dukungan yang diperlukan dalam penanganan karhutla. Penetapan prioritas wilayah harus mempertimbangkan tingkat dampak yang dialami masyarakat.
Karhutla dilaporkan terjadi di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi, termasuk Riau dan Kalimantan. Puan meminta perhatian kepada orang tua yang merawat anak-anak sakit serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan kebakaran.
“Perlindungan anak yang tetap terjaga sepanjang penanganan karhutla harus menjadi komitmen bersama kita,” ujar Puan.
Bagi Puan, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari padamnya api, tetapi juga dari perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak yang memerlukan layanan kesehatan.
