Mahasiswa Kritisi Anggaran, Sinung Serukan Optimalisasi PAD Kopi DPD PDIP Jatim
Jakarta, Maret.id — Sejumlah mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Bondowoso mengkritik efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dinilai berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.
Kritik tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk ‘Ngaji Nasionalisme’ untuk memperingati Hari Santri Nasional 2026 di halaman Universitas Bondowoso (Unibo) pada Kamis malam, 22 Oktober 2026.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia berpendapat masih ada banyak potensi ekonomi lokal yang belum tergarap dengan baik, salah satunya sektor kopi.
“Ada banyak potensi PAD yang belum tergarap maksimal. Salah satunya sektor usaha kopi. Jika dikalkulasi dari angka produksi green bean saja, potensi PAD yang bisa diraup pemda mencapai ratusan miliar rupiah per tahun,” ujar Sinung dalam diskusi tersebut.
Pernyataan itu menjawab kekhawatiran mahasiswa terkait ruang fiskal pemerintah daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran pusat. Namun, klaim potensi PAD dari sektor kopi tersebut masih memerlukan perhitungan yang transparan, termasuk skema pungutan serta kewenangan pemerintah daerah.
Diskusi yang diprakarsai oleh Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Unibo itu diikuti oleh mahasiswa dari Unibo, Universitas Jember Cabang Bondowoso, Universitas At Taqwa, IAI Darul Falah, IAI Togo Ambarsari, dan STAI Al Ustamany.
Acara tersebut diawali dengan pembacaan sepuluh puisi yang bertema nasionalisme, percintaan, dan persoalan sosial. Selain isu anggaran, forum ini juga membahas sejarah penetapan Hari Santri Nasional.
Sinung mengaitkan proses tersebut dengan peran anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Ahmad Basarah. Menurutnya, Basarah berkontribusi dalam memperjuangkan gagasan Hari Santri melalui komunikasi dengan sejumlah tokoh politik dan pesantren.
Sinung menceritakan bahwa gagasan itu muncul dalam pertemuan Ahmad Basarah dengan pengasuh Pondok Pesantren Babussalam. Ia menambahkan, Basarah juga mengajak Joko Widodo, yang saat itu berkampanye dalam Pemilihan Presiden 2014, untuk mengunjungi pesantren tersebut ketika berada di Blitar.
“Di saat itulah terjadi kontrak politik: apabila Jokowi menjadi presiden, maka akan ditetapkan Hari Santri Nasional,” ujar Sinung.
Kisah tersebut disampaikan Sinung untuk menjelaskan proses politik di balik penetapan Hari Santri. Namun, kronologi dan klaim mengenai kontrak politik itu memerlukan verifikasi melalui sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di akhir diskusi, Sinung mengajak mahasiswa untuk memaknai nasionalisme melalui pesan dari Presiden pertama RI, Soekarno, mengenai pentingnya tidak melupakan sejarah.
“Karena dari sejarah kita bisa belajar dari para pendahulu kita. Sejarah juga akan menjadi pemantik lahirnya gagasan terbaik untuk kemajuan bangsa kita di masa depan,” jelas pria yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso.
Bagi Sinung, sejarah itu bukan hanya ingatan tentang masa lalu, tetapi juga pijakan untuk melahirkan gagasan bagi masa depan bangsa. Kritikan mahasiswa terhadap efisiensi anggaran meninggalkan pertanyaan penting: sejauh mana pemerintah daerah mampu mengubah potensi ekonomi lokal menjadi penerimaan nyata untuk membiayai pembangunan.
