IMM Desak Solusi Pendidikan Darurat di Jember, DPRD Kaji 23 Ribu Anak Tak Sekolah
Jakarta, Maret.id — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera menyelesaikan sejumlah permasalahan pendidikan. Tuntutan ini mencakup tingginya angka anak tidak sekolah, dugaan kekerasan di Sekolah Rakyat, serta kesejahteraan guru honorer dan transparansi penyaluran beasiswa.
Dalam aksi unjuk rasa, anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, diminta untuk mendampingi mahasiswa dalam pertemuan dengan pemerintah daerah. Mereka kemudian mendatangi gedung Pemkab Jember bersama sejumlah anggota DPRD, termasuk Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim.
Sesampainya di lokasi, demonstran diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Jember, Nurul Hafid Yasin, dan Asisten II Sekretariat Daerah Jember, Ratno Cahyadi Sembodo. IMM membawa tujuh tuntutan untuk mengatasi apa yang mereka sebut sebagai darurat pendidikan di Jember.
Tuntutan tersebut meliputi permasalahan anak tidak sekolah, dugaan kekerasan di Sekolah Rakyat, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, mereka juga meminta transparansi dan pemerataan beasiswa, peningkatan rata-rata lama sekolah, dan pembentukan satuan tugas pengawalan pendidikan.
Wahyu Prayudi Nugroho, yang akrab disapa Nuki, mengapresiasi tuntutan mahasiswa. Ia menyatakan bahwa masalah anak tidak sekolah dan keterbukaan data pendidikan perlu perhatian khusus, karena pendidikan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan.
“Angka anak tidak sekolah yang mencapai sekitar 23 ribu perlu ditekan pada 2027,” tegas Nuki. Ia menjelaskan bahwa salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memberikan seragam dan sepatu sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP.
Anggaran sebesar Rp16,6 miliar telah dialokasikan bagi 22 ribu siswa kelas I SD, sementara Rp9,6 miliar untuk 16 ribu siswa kelas VII SMP. Namun, Nuki menilai bantuan tersebut tidak semestinya berhenti di dua jenjang ini.
“Tapi ke depan tidak hanya kelas I dan VII saja, tetapi kelas IV juga,” imbuh Nuki. Menurutnya, siswa kelas IV juga berisiko meninggalkan sekolah akibat persoalan ekonomi.
Selain itu, Nuki menyoroti pentingnya keterbukaan data mengenai penerima program revitalisasi sekolah. Ia menambahkan bahwa Jember memperoleh program revitalisasi sebanyak 124 titik pada 2025 dan 258 titik pada 2026.
“Data penerima program perlu dibuka agar pemerintah dapat mencocokkannya dengan kondisi pendidikan di lapangan,” sambungnya. Hal ini diharapkan mampu sejalan dengan upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah serta menekan angka anak tidak sekolah.
Mengenai dugaan kekerasan di Sekolah Rakyat, Nuki menjelaskan bahwa kepala sekolah dan pihak terkait telah dipanggil untuk memberikan keterangan. “Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian mahasiswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi siswa,” tuturnya.
Terkait tuntutan pembentukan satuan tugas pengawalan pendidikan, Nuki sepakat meskipun prosesnya diperkirakan akan memakan waktu. “Untuk Satgas kita juga setuju, tetapi prosesnya lama,” kata Nuki.
Tuntutan dari IMM ini kini menempatkan pemerintah daerah pada sejumlah pekerjaan rumah yang mendesak. Mereka dituntut untuk menekan angka anak tidak sekolah, memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran, membuka data program secara transparan, dan menjamin keselamatan siswa di sekolah.
Keberhasilan dari kebijakan tersebut harus diukur dari perubahan nyata yang dirasakan oleh peserta didik, bukan sekadar besarnya anggaran yang dialokasikan.
