Jakarta, Maret.id — Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya penerapan Pasal 33 UUD 1945 sebagai pedoman perekonomian nasional. Ia menilai bahwa pengelolaan kekayaan bangsa harus berfokus pada kesejahteraan rakyat dan menegaskan asas kekeluargaan sebagai fondasi utama perekonomian Indonesia.
Pentingnya Pasal 33 dalam Ekonomi Nasional
Prabowo mengingatkan akan isi Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Ia menggarisbawahi bahwa perekonomian Indonesia tidak seharusnya dibangun berdasarkan prinsip kapitalisme neoliberal yang menguntungkan segelintir orang.
“Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari Pasal 33. Ayat pertama dari Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” ujar Prabowo. Ia menegaskan bahwa seluruh rakyat harus dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi nasional tanpa terkecuali.
Menolak Praktik Ekonomi yang Merugikan
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menolak keras penerapan asas-asas yang tidak sejalan dengan Pancasila. Ia menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi yang mengakibatkan ketimpangan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa. “Tidak ada kata-kata asas-asas lain. Asas kapitalisme neoliberal, asas konglomerasi, asas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila,” tegasnya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa penyimpangan dari Pasal 33 akan membawa dampak serius terhadap ekonomi negara. “Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa, kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita,” ungkapnya.
Mencegah Penyimpangan Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto menilai penerapan Pasal 33 secara konsisten dapat menjadi langkah menjaga integritas ekonomi nasional. Ia mencatat bahwa penerapan yang tepat dapat membantu mencegah berbagai praktik penyimpangan ekonomi seperti under invoicing, manipulasi ekspor, tambang ilegal, hingga pembalakan hutan ilegal yang merugikan negara.
Pernyataan ini mencerminkan komitmen Prabowo untuk mengembalikan akses kekayaan negara kepada rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengedepankan asas kekeluargaan, diharapkan seluruh elemen bangsa dapat bekerjasama untuk menciptakan perekonomian yang berkeadilan dan berkelanjutan. Apabila implementasi Pasal 33 UUD 1945 dilakukan secara konsisten, Indonesia diharapkan dapat terhindar dari masalah ekonomi yang berkaitan dengan penyimpangan konstitusi.
Prabowo Pastikan Jalankan Amanat UUD 1945: Meneguhkan Komitmen Terhadap Konstitusi
Dalam momen penting bagi perjalanan politik Indonesia, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus tokoh sentral dalam dinamika politik nasional, menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pernyataan ini tidak hanya menunjukkan konsistensi Prabowo dalam menghormati dasar hukum negara, tetapi juga mencerminkan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintahan.
Menggali Makna UUD 1945
UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia merupakan fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dokumen ini, terdapat prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu poin penting dalam UUD 1945 adalah komitmen untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Prabowo, yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik, menyadari betul betapa pentingnya memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Dalam konteks ini, pernyataannya untuk menjalankan amanat UUD 1945 menunjukkan tekadnya untuk memajukan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.
Keberlanjutan dan Reformasi
Selama masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo berkomitmen untuk membawa sektor pertahanan Indonesia ke arah yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan global. Dalam konteks ini, pelaksanaan amanat UUD 1945 tidak hanya sebatas ritual normatif, tetapi juga menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang adaptif dan inovatif.
Prabowo menekankan pentingnya keberlanjutan dan reformasi dalam menyusun program-program strategis. Melalui pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai konstitusi, ia berharap dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri yang perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah.
Membina Kepercayaan Publik
Dalam pernyataannya, Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya membina kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan ini adalah aset yang sangat berharga dalam dunia politik, terutama di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. Dengan menegaskan komitmennya pada UUD 1945, Prabowo berharap dapat memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa pemerintah akan selalu berpihak kepada rakyat.
Prabowo juga mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat sipil, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan UUD 1945. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mendorong perubahan positif dan menciptakan iklim yang aman dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kesimpulan
Pernyataan Prabowo Subianto tentang komitmennya untuk menjalankan amanat UUD 1945 mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab besar yang diemban oleh pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bagi bangsa. Dalam menghadapi berbagai tantangan, penting bagi setiap pemimpin untuk mengingat akar konstitusi yang mengikat kita sebagai sebuah negara.
Melalui kejelasan visi dan misi yang berlandaskan pada nilai-nilai UUD 1945, Prabowo berupaya memperkuat pondasi demokrasi dan keadilan sosial. Dalam perjalanan ke depan, tantangan dan peluang akan selalu ada, namun dengan niat yang tulus untuk menegakkan amanat konstitusi, Indonesia dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.
