Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Komisi VII DPR, Lamhot Sinaga, menilai bahwa dominasi segelintir rumah produksi terhadap layar bioskop di Indonesia telah mencapai tingkat yang tidak sehat. Dalam pernyataannya kepada media pada Kamis, 21 Mei 2026, ia mengungkapkan bahwa hanya sekitar 10 persen rumah produksi yang menguasai hampir separuh akses layar lebar di negara ini.
Penetapan Film oleh Bioskop
Lamhot Sinaga menjelaskan bahwa persoalan utama berasal dari kewenangan penentuan film yang tayang di jaringan bioskop. Ia menekankan bahwa jika pihak bioskop memiliki afiliasi dengan rumah produksi tertentu, potensi praktik monopoli dan oligopoli akan sangat terbuka. “Kalau bioskop itu sendiri yang menentukan otoritas, maka tidak menutup kemungkinan mereka punya afiliasi terhadap PH-PH tertentu. Inilah yang dimaksud monopoli,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan data terbaru yang menunjukkan terdapat 113 rumah produksi terdaftar hingga tahun 2025. Namun, dominasi tetap berada di tangan segelintir rumah produksi besar. “Ini sudah dicek datanya, ternyata sampai 2025 ada 113 untuk PH. Tapi kan cuma 6-7 PH. Anggaplah 10 PH, perhatikan nggak, sampai 10% yang menguasai 50%. Itu yang jadi catatan kita,” jelas Lamhot.
Tantangan Produser Film Independen
Di sisi lain, produser film dari PH Anak Bangsa Pictures, Faridsyah Zikri, mengungkapkan pengalaman pahitnya dalam menembus jaringan bioskop besar. Ia mengakui bahwa perjuangan sineas independen sering kali terhalang bukan karena kualitas film yang buruk, tetapi karena terbatasi oleh akses layar dan jam tayang yang minim. “Bagaimana kita mau melawan yang 2.000 dengan 10 layar? Saingan saya waktu itu ‘Dilan’ yang pertama. Dia dapat layar 2.000, sedangkan saya cuma 10,” ungkap Faridsyah.
Menjelang perilisan film pertamanya yang diproduksi pada tahun 2016, Faridsyah mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses ke bioskop. Ia mengeluhkan, “Begitu kita coba untuk minta tanggal tayang, wah betapa sulitnya. Sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai mohon-mohon. Sampai akhirnya setahun baru bisa tayang.” Hal ini menunjukkan betapa sulitnya bagi film independen untuk bersaing di pasar yang dikuasai oleh rumah produksi besar.
Pentingnya Diversifikasi Akses Layar
Kondisi yang dihadapi oleh produser film independen ini pun semakin menggarisbawahi perlunya upaya untuk diversifikasi akses layar di bioskop. Dominasi jumlah layar bioskop oleh sejumlah kecil rumah produksi menimbulkan risiko yang besar terhadap keberagaman cerita dan inovasi dalam dunia perfilman.
Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lebih adil dalam hal distribusi film. Dengan demikian, industri film di Indonesia dapat mendukung keberagaman dan memungkinkan lebih banyak film berkualitas dari rumah produksi independen untuk mendapatkan tempat di layar lebar.
Situasi ini menuntut perhatian lebih lanjut dari semua pelaku industri dan masyarakat untuk melakukan perubahan positif dalam dunia perfilman di Indonesia.
DPR Bongkar Dugaan Dominasi PH Besar yang Bikin Sineas Kecil “Mati Pelan-Pelan”
Industri perfilman Indonesia tengah menghadapi tantangan yang kompleks dan berlapis. Dalam beberapa tahun terakhir, dominasi perusahaan film besar (PH besar) telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan sineas kecil dan independen. Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengambil langkah untuk membongkar dugaan praktik tidak adil yang terjadi di industri ini, yang dapat mengancam keberlangsungan dan keberagaman karya seni di tanah air.
Keterpurukan Sineas Kecil
Banyak sineas kecil merasa terpinggirkan di tengah dominasi PH besar yang kerap kali menguasai pasar. Dengan modal yang jauh lebih besar, mereka mampu memproduksi film-film dengan kualitas produksi tinggi, pemasaran agresif, dan jangkauan distribusi yang luas. Hal ini membuat film-film indie atau karya-karya kecil sulit untuk bersaing di bioskop-bioskop besar, yang lebih memilih menayangkan film-film blockbuster.
Fenomena ini bukan hanya berdampak pada pendapatan finansial sineas kecil, tetapi juga menghilangkan keragaman cerita dan perspektif yang seharusnya ada di dunia perfilman. Sineas muda yang memiliki ide kreasi unik sering kali terpaksa mengubur mimpinya ketika menyaksikan karya mereka tak mendapat perhatian yang layak.
Intervensi DPR
DPR, sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi jalannya industri dan kebijakan publik, menyadari bahwa situasi ini perlu ditanggapi serius. Beberapa anggota DPR membongkar data yang menunjukkan bahwa hanya segelintir PH besar yang mendominasi sebagian besar pendapatan industri film, sementara sineas kecil kian tersisih.
Dalam forum-forum yang digelar, DPR mempertanyakan berbagai kebijakan yang ada, termasuk peraturan distribusi film, insentif perpajakan, dan akses terhadap produksi yang lebih adil. Mereka menekankan pentingnya dukungan terhadap film-film independen untuk menjaga keberagaman budaya dan ekspresi artistik di Indonesia.
Solusi yang Diharapkan
Di tengah kekhawatiran ini, beberapa solusi mulai dibahas oleh para pemangku kepentingan. Salah satunya adalah pembentukan badan atau lembaga khusus yang akan mengawasi praktik distribusi film, memastikan bahwa film-film kecil memiliki tempat yang layak untuk ditayangkan. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya film-film independen juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan keberagaman yang ditawarkan.
Pemerintah juga diharapkan memberikan insentif bagi PH yang bersedia bekerja sama dengan sineas kecil, seperti kemudahan izin produksi atau dukungan pendanaan untuk proyek-proyek film yang memiliki potensi.
Kesimpulan
Isu dominasi PH besar di industri perfilman yang membuat sineas kecil “mati pelan-pelan” adalah panggilan untuk bertindak. Dukungan dari DPR dan pihak berwenang lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem film yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan langkah yang tepat, industri perfilman Indonesia dapat terus berkembang dan memproduksi karya-karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menggugah kesadaran dan memperkaya budaya kita. Kita semua, sebagai penonton, memiliki peran dalam mendukung keberagaman ini, dengan memberikan ruang bagi perpuisian yang lebih luas di layar lebar.
