Jakarta, Maret.id — Dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 20 Mei 2026, dibahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk RAPBN 2027.
Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, turut mengemukakan pandangannya terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama tujuh tahun terakhir mengalami rata-rata kenaikan sekitar 5 persen per tahun. Secara kumulatif, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah meningkat sekitar 35 persen. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,11 persen, merupakan salah satu prestasi terbaik dalam tiga tahun terakhir.
Namun, meski angka pertumbuhan terlihat menggembirakan, Marwan menunjukkan keprihatinan terkait dampak pertumbuhan tersebut terhadap masyarakat. “Pertanyaan penting adalah apakah pertumbuhan itu sudah benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil? Faktanya, banyak petani, nelayan, pekerja informal, dan masyarakat rentan yang belum mengalami perubahan signifikan dalam kualitas hidup,” ungkap Marwan dalam keterangan resmi pada Kamis, 21 Mei 2026.
Tantangan yang Masih Dihadapi
Walaupun data menunjukkan penurunan angka kemiskinan menjadi 8,47 persen, atau sekitar 23,85 juta orang per Maret 2025—angka terendah dalam sejarah—laju penurunannya dinilai masih sangat lambat. Selain itu, ketimpangan distribusi kesejahteraan di Indonesia masih cukup mencolok, dengan rasio Gini tercatat di angka 0,375.
“Pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di sektor investasi besar, yang tidak sepenuhnya menguntungkan masyarakat kecil. Mereka masih berjuang dengan masalah mendasar seperti harga pangan, akses ke perumahan layak, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang memadai,” jelasnya lebih lanjut.
Menuju Pertumbuhan yang Lebih Inklusif
Marwan mengusulkan bahwa Indonesia perlu menerapkan model pertumbuhan baru yang lebih inklusif. Model ini harus bersifat struktural, yaitu lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja formal dibandingkan hanya mengejar statistik. “Investasi harus diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja, seperti manufaktur berbasis sumber daya lokal, agroindustri, serta UMKM modern,” tambahnya.
Lebih jauh, Marwan menekankan pentingnya hilirisasi ekonomi yang tidak hanya terfokus pada mineral dan industri besar. Dia mengusulkan agar hilirisasi juga menjangkau sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, sehingga masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah tetapi juga memperoleh keuntungan dari proses pengolahan dan pemasaran.
Marwan juga menggarisbawahi pentingnya percepatan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. “Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah selalu didukung oleh kualitas manusia yang baik,” tegasnya.
Terakhir, Marwan menyoroti perlunya penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berfokus pada potensi lokal. Pembangunan ekonomi, menurutnya, tidak boleh hanya terpusat di kota besar. “Wilayah pertanian harus berkembang menjadi pusat agroindustri, dan daerah wisata harus melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perekonomian,” tutupnya.
Kesejahteraan Rakyat Jalan di Tempat Meski Pertumbuhan Ekonomi Alami Kenaikan
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan berbagai perubahan ekonomi yang signifikan. Meski banyak negara melaporkan pertumbuhan ekonomi yang positif, kenyataannya tidak semua lapisan masyarakat merasakan dampak dari pertumbuhan tersebut. Fenomena ini menjadi topik hangat, terutama di negara-negara berkembang di mana pertumbuhan ekonomi sering kali tidak sejalan dengan kesejahteraan sosial masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata
Peningkatan produk domestik bruto (PDB) menjadi salah satu indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Namun, pertumbuhan PDB yang tinggi sering kali tidak tercermin dalam kesejahteraan rakyat. Misalnya, di Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi telah mencapai angka yang menggembirakan, banyak masyarakat masih terjebak dalam kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, meski signifikan, tidak selalu berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Ketidakmerataan ini muncul karena pertumbuhan ekonomi sering kali terfokus pada sektor-sektor tertentu, seperti industri dan jasa, yang tidak selalu melibatkan semua kalangan. Sektor-sektor ini mungkin menawarkan lapangan pekerjaan, tetapi tidak cukup untuk menyerap semua tenaga kerja, terutama di daerah pedesaan.
Munculnya Tantangan Sosial
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, tantangan sosial juga semakin meningkat. Kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, dan dampaknya dapat dirasakan dalam bentuk meningkatnya ketidakpuasan masyarakat. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur dari angka-angka ekonomi, tetapi juga dari akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai.
Kurangnya akses terhadap layanan dasar ini dapat memicu gelombang protes dan ketidakpuasan yang lebih luas. Masyarakat yang merasa diabaikan oleh kebijakan ekonomi mungkin merasa tidak memiliki tempat dalam masyarakat yang semakin berkembang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali strategi pembangunan dan memastikan bahwa dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kebutuhan akan Kebijakan Inklusif
Pentingnya kebijakan inklusif tidak dapat diabaikan dalam menghadapi tantangan ini. Kebijakan yang memberikan perhatian lebih kepada masyarakat rentan, seperti petani, pekerja informal, dan kelompok marginal lainnya, harus menjadi prioritas. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial yang lebih besar.
Program-program yang mendukung peningkatan kemampuan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, akses ke modal, dan dukungan dalam memasuki pasar kerja, sangat diperlukan. Selain itu, investasi dalam infrastruktur di daerah terpencil akan membantu membuka akses terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar, sehingga memperkecil kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Menuju Kesejahteraan yang Berkelanjutan
Akhirnya, untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, penting bagi semua pemangku kepentingan—pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil—untuk bekerja sama. Dialog yang konstruktif dan kolaboratif dapat membantu menciptakan solusi yang lebih efektif untuk masalah-masalah yang kompleks ini.
Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak hanya berarti peningkatan angka PDB, tetapi juga kualitas hidup yang lebih baik bagi semua, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat.
Kesimpulan
Kesejahteraan rakyat tidak selalu mengikuti pertumbuhan ekonomi. Penting untuk mengevaluasi dan mereformasi kebijakan, sehingga keberlanjutan dan keadilan sosial dapat tercapai. Hanya dengan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih sejahtera dan inklusif.
