Jakarta, Maret.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Andhika Mayrizal Amir, mengungkapkan kekhawatirannya terkait porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai daerah penghasil nikel. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks penyerapan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah di Sub Wilayah Timur I, yang merupakan bagian dari tugas Komite II dan Komite IV DPD RI.
Minimnya Porsi DBH untuk Daerah Penghasil
Andhika menyoroti bahwa pemerintah daerah menganggap porsi dana bagi hasil yang diterima Sulteng belum sebanding dengan dampak lingkungan, sosial, serta biaya pemeliharaan infrastruktur yang ditanggung oleh masyarakat. “Pemerintah daerah merasa porsi dana bagi hasil belum sebanding dengan dampak lingkungan, sosial dan biaya pemeliharaan infrastruktur,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa daerah penghasil seharusnya tidak hanya menjadi tempat eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga harus merasakan manfaat dari pembangunan yang adil. “Jangan sampai tempat penghasil hanya menjadi tempat mengambil hasil bumi, sementara yang tertinggal bagi masyarakat hanya debu jalan tambang, kerusakan lingkungan dan beban sosial,” tambah Andhika.
Kesenjangan yang Mencolok
Hasil kunjungan kerja DPD RI menunjukkan bahwa Sulteng hanya menerima DBH sektor tambang nikel sebesar Rp200 miliar hingga Rp222 miliar per tahun. Ironisnya, kontribusi industri smelter dan hilirisasi nikel di Morowali dan Morowali Utara terhadap pendapatan negara diperkirakan mencapai antara Rp200 triliun hingga Rp570 triliun setiap tahunnya.
Andhika dengan tegas menyatakan bahwa kondisi ini merupakan anomali yang tidak mencerminkan keadilan. “Kami menganggap ini anomali dan belum mencerminkan keadilan. Diperlukan langkah konkret untuk duduk bersama mencari formula bagi hasil yang lebih adil bagi wilayah penghasil,” katanya.
Pembekuan Anggaran dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, Andhika juga menyoroti adanya sisa kurang bayar DBH untuk Provinsi Sulteng yang mencapai sekitar Rp900 miliar. Ia menilai, angka ini perlu segera direalisasikan oleh pemerintah pusat untuk mendorong kemajuan daerah penghasil.
“Selain itu, pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) juga telah memengaruhi progres pembangunan di daerah,” imbuhnya. Akibat dari kebijakan tersebut, pemerintah daerah menghadapi berbagai persoalan serius, termasuk tingginya belanja pegawai yang melampaui ketentuan, lonjakan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan keterbatasan infrastruktur produktif.
Andhika berharap aspirasi yang diajukan dalam rapat paripurna DPD RI ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada daerah penghasil sumber daya alam. “Kami semua berharap agar suara masyarakat dan pemda dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis,” tutupnya.
DPD RI Soroti Ketimpangan DBH Nikel untuk Sulteng: Mendorong Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) baru-baru ini mengangkat isu terkait ketimpangan dalam penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) nikel bagi Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Permasalahan ini semakin mendesak untuk dibahas, terutama mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah di Sulteng, khususnya nikel yang merupakan salah satu komoditas utama dalam industri baterai dan teknologi ramah lingkungan.
Potensi Nikel di Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah memiliki cadangan nikel yang signifikan dan saat ini menjadi salah satu wilayah penghasil nikel terpenting di Indonesia. Nikkel, sebagai bahan baku penting dalam produksi baterai untuk kendaraan listrik dan berbagai teknologi baru, menjadi sorotan dunia. Namun, meskipun Sulteng berkontribusi besar terhadap produksi nikel nasional, alokasi DBH yang diterima oleh pemerintah daerah tidak sebanding dengan potensi yang ada.
Ketimpangan dalam Alokasi DBH
Dalam beberapa tahun terakhir, DPD RI mencatat adanya ketidakadilan dalam distribusi DBH nikel. Alokasi yang diterima Sulawesi Tengah masih jauh di bawah harapan dan tidak sebanding dengan kontribusi daerah terhadap pendapatan negara. Hal ini menjadi perhatian serius karena DBH seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Anggota DPD RI mengatakan bahwa ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan serta memperburuk kondisi ekonomi masyarakat di daerah penghasil nikel. Masyarakat setempat sering kali melihat sedikit manfaat dari kekayaan alam yang dimiliki, sementara pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi nikel tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.
Upaya DPD RI untuk Keadilan
Sebagai respons terhadap masalah ini, DPD RI mengambil langkah aktif untuk menyuarakan kebutuhan akan revisi dalam kebijakan pengelolaan DBH nikel. DPD RI mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali besarannya dan mempertimbangkan kriteria yang lebih adil dalam distribusi DBH. Tujuannya adalah agar daerah penghasil nikel, terutama Sulteng, mendapatkan porsi yang lebih besar dari hasil pemanfaatan sumber daya alam tersebut.
Agar tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, DPD RI juga mendorong pengembangan industri hilir di daerah, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan industri hilir, potensi nikel tidak hanya dinikmati oleh investor besar, tetapi juga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.
Kesimpulan
Ketimpangan dalam pengelolaan DBH nikel untuk Sulawesi Tengah adalah masalah yang mendesak untuk diatasi. DPD RI berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan dalam distribusi dana bagi hasil ini, agar masyarakat di daerah penghasil nikel dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari sumber daya alam yang mereka miliki. Melalui kebijakan yang lebih adil dan pembangunan industri yang berkelanjutan, diharapkan Sulawesi Tengah akan dapat tumbuh dan berkembang, sejalan dengan potensi yang dimilikinya. Keberlanjutan dan keadilan sosial harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
