Jakarta, Maret.id — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menunjukkan komitmennya dalam membangun kesadaran akan pentingnya peran media dalam pembangunan peradaban hak asasi manusia (HAM). Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam acara pembukaan Kelas Jurnalis HAM bertajuk “Media Pers Pilar Penting Pembangunan Peradaban HAM di Indonesia,” yang berlangsung di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, pada Rabu, 20 Mei 2026.
Kondisi Pelanggaran HAM di Indonesia
Dalam paparannya, Menteri Laoly mengungkapkan data pengaduan masyarakat yang diterima Komnas HAM sepanjang tahun 2025, yang mencatat 2.796 kasus dugaan pelanggaran HAM. Dari jumlah tersebut, institusi yang paling banyak diadukan adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dengan jumlah aduan mencapai 752. Selanjutnya, korporasi dan perusahaan menyusul dengan 452 aduan, pemerintah pusat dan daerah sebanyak 445 aduan, serta aduan dari individu atau perseorangan tercatat sebanyak 309.
Berkenaan dengan klasifikasi hak, laporan yang paling banyak diterima berkaitan dengan hak atas kesejahteraan, dengan jumlah 891 aduan. Sedangkan hak atas keadilan menyusul dengan 863 aduan, diikuti dengan hak atas rasa aman sebanyak 269 aduan, hak untuk hidup 134 aduan, dan hak atas kebebasan pribadi sebanyak 71 aduan.
Indeks Pembangunan Manusia yang Meningkat
Menteri Laoly juga membahas kondisi sosial di Indonesia. Menurut data yang dikemukakan, pada September 2025, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 23,36 juta orang, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan bulan Maret 2025 dan September 2024. Bahkan, jumlah ini lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan pada September 2015 yang menembus angka 28,51 juta orang.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 75,02, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,63 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saat ini, Indonesia berada di posisi keenam di antara negara-negara ASEAN dalam hal capaian IPM.
Kerja Sama Strategis dengan Media
Dalam sesi wawancara setelah acara, Menteri Laoly menegaskan pentingnya membangun kemitraan strategis antara Kementerian HAM dan media sebagai upaya untuk memperkuat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Ia menjelaskan bahwa media memiliki peran penting sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, sehingga Kementerian HAM berencana untuk mengundang pimpinan media nasional serta mengadakan pelatihan jurnalisme yang berfokus pada isu-isu HAM.
“Kami ingin membangun kerja sama yang saling mendukung tanpa adanya intervensi, sambil tetap menjaga integritas dan kredibilitas masing-masing,” ujarnya. Menurut Laoly, media memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan bangsa melalui kritik, dukungan, serta penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga kebebasan pers. “Pers tidak boleh dilemahkan oleh tekanan kekuasaan. Media adalah cahaya yang menerangi masyarakat melalui informasi dan pengetahuan,” pungkasnya, menegaskan bahwa perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari kontribusi media dan jurnalisme.
Menteri Pigai: Pers Jadi Pilar Pembangunan Peradaban HAM
Dalam era demokrasi yang kian berkembang, peran pers dalam membentuk peradaban Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dipandang sebelah mata. Menteri HAM dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, dalam berbagai kesempatan menekankan betapa pentingnya media dalam menjaga dan memperjuangkan hak-hak individu serta kelompok dalam masyarakat. Pernyataan ini pun diperkuat oleh Menteri Pigai yang menyatakan bahwa pers merupakan pilar utama dalam pembangunan peradaban HAM di Indonesia.
Peran Strategis Pers dalam Pembangunan HAM
Pers memiliki posisi strategis dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Sebagai salah satu pilar demokrasi, media memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka. Dalam konteks ini, Menteri Pigai menjelaskan bahwa pers dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membantu menjelaskan kebijakan-kebijakan yang ada sekaligus mengawasi penerapannya di lapangan.
Dengan informasi yang akurat dan berkualitas, pers dapat membantu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia. Selain itu, media juga berperan dalam mengangkat isu-isu HAM yang sering kali terabaikan, memberikan suara kepada kelompok-kelompok marginal, dan menyoroti pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini, Menteri Pigai menggarisbawahi pentingnya mengedukasi jurnalis agar mereka dapat memberitakan isu-isu HAM dengan baik dan berimbang.
Tantangan yang Dihadapi Pers
Meskipun memiliki peran vital, pers di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Censorship, intimidasi, dan ancaman kekerasan terhadap jurnalis adalah beberapa masalah yang kerap terjadi. Menteri Pigai menyatakan bahwa untuk mewujudkan peradaban HAM yang lebih baik, diperlukan lingkungan yang aman bagi jurnalis dan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi profesi jurnalis dan mendukung kebebasan pers sebagai bagian dari pembangunan demokrasi.
Mengintegrasikan HAM dalam Pemberitaan
Kepolisian, lembaga pemerintahan, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan ruang yang kondusif bagi pers. Menteri Pigai juga menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam praktik jurnalisme. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi jurnalis, dengan tujuan agar mereka lebih peka terhadap isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia.
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, tantangan baru pun muncul, seperti berita palsu dan disinformasi yang dapat merusak reputasi individu dan kelompok. Dalam konteks ini, peran pers sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya menjadi semakin penting. Menteri Pigai mendorong jurnalis untuk selalu memeriksa fakta dan memastikan bahwa pemberitaan mereka tidak hanya akurat, tetapi juga adil dan berimbang.
Kesimpulan
Menteri Pigai mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjadikan pers sebagai pilar dalam pembangunan peradaban HAM. Dengan dukungan dari pemerintah dan peran aktif masyarakat, diharapkan pers dapat terus memberikan kontribusi positif dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan beradab, pers yang bebas, berani, dan bertanggung jawab akan menjadi salah satu kunci keberhasilan. Melalui sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat, cita-cita peradaban HAM yang lebih baik di Indonesia dapat terwujud.
