Jakarta, Maret.id — Anggota DPRD Kabupaten Jember, Candra Ary Fianto, menegaskan perlunya perhatian terhadap ancaman alih fungsi lahan dan ketahanan pangan di wilayahnya. Hal ini diungkapkan setelah menonton pemutaran film dokumenter berjudul “Pesta Babi”, yang menyoroti perjuangan masyarakat adat Papua Selatan dalam mempertahankan tanah ulayat mereka.
Film “Pesta Babi” Memicu Diskusi Penting
Film yang memiliki durasi 96 menit ini ditayangkan di dua lokasi berbeda pada hari Sabtu (23/5/2026), dihadiri oleh dua anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, yakni Candra Ary Fianto dan Tabroni. Pemutaran tersebut menarik perhatian banyak kalangan, termasuk akademisi, aktifis, dan masyarakat umum yang ingin mendalami isu-isu agraria yang diangkat oleh film ini.
Candra berkesempatan hadir di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, di mana acara tersebut merupakan bagian dari mata kuliah Media dan Komunikasi Politik Global yang diajarkan oleh dosen Muhammad Iqbal. Sementara Tabroni mengikuti pemutaran film di Perumahan Jawa Asri, yang juga melibatkan warga setempat yang aktif berdiskusi mengenai tema film tersebut.
Ancaman Alih Fungsi Lahan di Jember
“Film ini sangat relevan dengan kondisi di Kabupaten Jember, di mana terdapat ancaman eksploitasi lahan yang dapat merugikan masyarakat lokal,” ujar Candra. Dia menambahkan, alih fungsi lahan tidak hanya menjadi masalah di Papua tetapi juga dapat dilihat di daerah agraris seperti Jember.
Selaku Ketua Komisi B yang membidangi sektor pertanian, Candra mengungkapkan bahwa saat ini luas baku sawah di Jember mencapai 86 ribu hektare, namun sekitar 6 ribu hektare di antaranya rentan mengalami alih fungsi lahan. “Kondisi ini menjadi alarm serius bagi keberlangsungan ketahanan pangan daerah,” tegas Candra.
Ketergantungan Terhadap Sektor Pertanian Meningkat
Menurut data yang dia sampaikan, sekitar 43 persen lapangan pekerjaan di Jember masih bergantung pada sektor pertanian. Namun, tekanan terhadap lahan pertanian terus meningkat akibat pembangunan permukiman dan isu-isu sampah yang mengancam kualitas lahan.
“Masyarakat kita sudah sangat tergantung pada sektor pertanian, tetapi realitas menunjukkan bahwa harga bahan pokok, seperti beras premium, terus naik,” katanya. Candra juga mengingatkan pemerintah bahwa persoalan pangan tidak bisa diselesaikan secara instan.
“Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah semakin meningkat, dan kita harus menyadari bahwa harga bahan baku, seperti kedelai, juga melonjak hingga mencapai Rp24 ribu per kilogram di pasar,” ungkapnya.
Candra berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap isu ini, termasuk dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan lokal agar masyarakat bisa menikmati makanan pokok dengan harga yang terjangkau dan layak.
