Jakarta, Maret.id — Wacana kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN memicu gejolak pasar sawit yang berujung pada kejatuhan harga tandan buah segar (TBS) di sejumlah daerah, kata Charles dari Korpus BEM Kristiani Seluruh Indonesia.
Harga TBS yang semula berkisar antara Rp3.400–Rp3.530 per kilogram dilaporkan turun tajam menjadi sekitar Rp1.500–Rp2.500 per kilogram di beberapa wilayah penghasil sawit.
Harga TBS Merosot
Penurunan harga ini menurut Charles menimbulkan ketidakpastian pasar dan kepanikan di sepanjang rantai pasok sawit.
Kondisi tersebut terjadi di tengah besarnya tekanan biaya produksi seperti pupuk, pemeliharaan kebun, transportasi, dan biaya operasional lainnya.
Dampak Langsung pada Petani
Charles menegaskan bahwa petani kecil menjadi pihak yang paling dirugikan akibat penurunan harga TBS yang cepat ini.
Ketidakselarasan antara harga jual yang turun dan biaya produksi yang tetap tinggi membuat banyak petani kecil kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan biaya operasional kebun.
Organisasi mahasiswa tersebut memperingatkan pemerintah agar tidak membiarkan kondisi ini berlangsung berkepanjangan karena berpotensi memicu masalah sosial.
Menurut Charles, bila petani tidak lagi mampu menutup kebutuhan dasar dan biaya produksi, potensi konflik sosial di tingkat lokal bahkan nasional dapat meningkat.
Tuntutan dan Rekomendasi
BEM Kristiani Seluruh Indonesia meminta agar jika mekanisme ekspor satu pintu melalui BUMN tetap diberlakukan, pemerintah hadir sebagai pengawas utama untuk menjaga stabilitas harga.
Organisasi itu juga mengusulkan penetapan harga dasar TBS nasional yang mengacu pada harga minyak sawit mentah (CPO) internasional guna memberi kepastian bagi petani.
Permintaan lain yang disampaikan meliputi pembentukan tim pengawas independen untuk mencegah praktik permainan harga dan percepatan pembayaran dari pabrik kepada petani.
Mereka juga menekankan perlunya subsidi pupuk, penguatan hilirisasi industri sawit, serta dialog nasional yang melibatkan petani sebelum kebijakan diberlakukan penuh.
Charles menyatakan organisasi mendukung langkah negara yang memperkuat tata kelola ekspor nasional asalkan pelaksanaannya tidak membuat petani menjadi korban.
Menurutnya, kebijakan yang efektif harus memastikan adanya mekanisme kompensasi atau jaring pengaman sosial bagi petani terdampak.
Analisis sementara menunjukkan bahwa ketidakpastian regulasi sering kali memicu fluktuasi harga yang merugikan pelaku usaha kecil.
Sektor hulu yang bergantung pada harga TBS sangat rentan terhadap perubahan kebijakan ekspor dan kondisi pasar internasional.
Para pakar ekonomi pertanian yang dihubungi sebelumnya selalu menekankan pentingnya transparansi harga dan mekanisme pasar yang dapat diakses pelaku kecil.
Transparansi tersebut dinilai krusial agar pemerintah, pelaku industri, dan petani bisa mengambil keputusan yang mengurangi risiko dan dampak negatif.
BEM Kristiani juga mengingatkan perlunya percepatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sawit di dalam negeri.
Hilirisasi yang kuat dinilai mampu menstabilkan pendapatan petani melalui peningkatan penyerapan bahan baku domestik oleh industri pengolahan.
Selain itu, perbaikan tata niaga dan sistem pembayaran yang cepat dianggap sebagai kunci untuk menjaga kelangsungan usaha petani kecil.
Pembayaran yang tertunda atau skema pembayaran yang merugikan dapat memperburuk beban finansial petani.
Organisasi ini menyerukan dialog terbuka antara pemerintah, BUMN, pelaku industri, dan perwakilan petani untuk mencari solusi jangka pendek dan panjang.
Dialog dinilai penting agar kebijakan fiskal dan regulasi yang diterapkan bersifat inklusif dan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
Jika tidak diatasi, gejolak harga seperti ini dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah penghasil sawit.
Penurunan pendapatan petani berpotensi menurunkan daya beli dan memicu masalah sosial-ekonomi di komunitas pedesaan.
BEM Kristiani meminta langkah cepat dari otoritas terkait untuk melakukan kajian dampak dan menetapkan langkah mitigasi.
Langkah mitigasi yang disarankan mencakup intervensi pasar sementara, subsidi terarah, serta program bantuan likuiditas bagi petani terdampak.
Masyarakat dan pelaku industri diharapkan terus memantau perkembangan kebijakan ekspor yang direncanakan agar langkah penyesuaian dapat dilakukan lebih awal.
Pengawasan publik dan partisipasi pemangku kepentingan menjadi penopang penting dalam proses pembentukan kebijakan yang berkeadilan.
Pemerintah daerah dan kementerian terkait diharapkan segera merespons aspirasi petani dan organisasi sipil untuk mencegah eskalasi masalah.
Respon yang cepat dan terkoordinasi dapat mencegah terjadinya gangguan sosial dan ekonomi yang lebih luas di daerah penghasil sawit.
