Jakarta, Maret.id — Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memperingatkan bahwa kebijakan menahan harga energi oleh pemerintah bersifat populis dan memiliki keterbatasan jangka panjang, sehingga tidak selalu efektif dalam menahan dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap perekonomian rakyat. Pernyataan itu disampaikan Sudirman dalam sebuah wawancara daring, Kamis, 28 Mei 2026.
Kebijakan Populis untuk Melindungi Konsumen
Sudirman menyatakan pemerintah memang berupaya melindungi masyarakat agar tidak langsung terkena dampak kenaikan harga energi dengan menjaga harga bahan bakar subsidi. Namun, ia menilai kebijakan tersebut lebih cocok untuk jangka pendek karena hanya menahan harga pada segmen subsidi sementara pasar non-subsidi tetap mengikuti harga ekonomi.
Realitas Harga di Pasar Global
Menurut Sudirman, masyarakat pada akhirnya akan menyadari bahwa harga minyak dunia berada pada level tinggi, sehingga tekanan pasar akan terus terasa walaupun ada upaya penahanan harga subsidi. Ia mengingatkan bahwa jika tren kenaikan harga berlangsung dalam jangka panjang, ruang manuver pemerintah untuk mempertahankan kebijakan populis akan semakin sempit.
Konsekuensi Fiskal dan Prioritas Anggaran
Sudirman menegaskan ada konsekuensi besar yang harus ditanggung negara ketika pemerintah menahan harga BBM subsidi di tengah tekanan pasar global. Dia mengungkapkan bahwa yang dikorbankan jika kebijakan populis dipertahankan adalah fiskal negara yang berisiko mengurangi alokasi untuk pengeluaran lain yang lebih prioritas.
Risiko terhadap BUMN dan Proyek Publik
Selain tekanan fiskal, Sudirman menyoroti kemungkinan beban berpindah ke perusahaan negara yang menjadi instrumen penyangga harga, sehingga profitabilitas dan keberlanjutan proyek menjadi rentan. Dampak ini dapat mempengaruhi kapasitas investasi BUMN dalam jangka menengah dan panjang.
Politik Populis dan Dampaknya pada Sektor Lain
Sudirman juga mengingatkan bahwa ketika kebijakan sudah masuk ranah politik populis, banyak sektor lain yang akhirnya ikut menanggung beban kebijakan tersebut. “Begitu masuk politik populis maka semuanya dikorbankan,” ujarnya, yang mengisyaratkan konsekuensi luas bagi keseimbangan anggaran negara dan prioritas pembangunan.
Tantangan Bagi Pemerintahan Saat Ini
Pernyataan Sudirman relevan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang harus menyeimbangkan respons sosial-politik terhadap tekanan harga energi global. Kebijakan penyangga harga harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak fiskal jangka panjang dan alternatif proteksi sosial yang lebih terarah.
Pakar ekonomi dan mantan pejabat seperti Sudirman menekankan pentingnya kebijakan komprehensif yang tidak hanya mengandalkan penahanan harga semata. Alternatif yang disebutkan dalam berbagai diskusi publik antara lain peningkatan subsidi tepat sasaran, penguatan jaringan perlindungan sosial, dan percepatan efisiensi energi.
Publik diingatkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dari gejolak harga energi adalah keharusan, namun metode yang dipilih memiliki konsekuensi yang harus dievaluasi secara transparan. Keharusan untuk menjaga stabilitas sosial tidak boleh mengorbankan keberlanjutan fiskal dan kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya di masa depan.
