Jakarta, Maret.id — Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai berefek luas bukan hanya ke pasar keuangan tetapi juga ke sektor riil, termasuk menekan daya beli dan menggerus kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menurut pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy. Pernyataan itu disampaikan Noorsy ketika berbincang dalam podcast EdShareOn pada Kamis, 28 Mei 2026, dan menjadi sorotan karena implikasinya terhadap stabilitas ekonomi domestik.
Daya beli dan tekanan pada UMKM
Noorsy mengatakan bahwa penurunan nilai tukar berdampak langsung pada harga barang impor dan bahan baku produksi sehingga biaya usaha meningkat. Kondisi ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat seiring melonjaknya harga barang kebutuhan pokok dan energi.
Ia mengingatkan bahwa UMKM, yang memiliki margin lebih tipis dan akses ke pasar serta pembiayaan yang terbatas, menjadi kelompok yang paling rentan. Dalam situasi kenaikan biaya impor dan bahan baku, banyak pelaku usaha kecil terpaksa menahan produksi atau menaikkan harga jual, yang akhirnya mengurangi daya saing.
Data Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia pada pertengahan Mei tercatat turun dari 50,1 menjadi 49,1, atau berada di bawah ambang netral 50, menurut Noorsy. Angka PMI di bawah 50 mengindikasikan bahwa aktivitas manufaktur secara keseluruhan menunjukkan tanda-tanda kontraksi.
Noorsy menafsirkan penurunan PMI sebagai sinyal bahwa “roda mesin produksi” melambat dan bahwa rantai pasokan serta permintaan domestik mulai terpengaruh. Penurunan produksi tersebut diperkirakan akan memperlambat penyerapan tenaga kerja dan menekan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Kondisi perbankan dan kredit mengkhawatirkan
Menurut pengamatan Noorsy, perbankan Indonesia saat ini mencatat angka kredit yang belum dicairkan atau undisbursed loan mencapai Rp2.527,46 triliun. Angka ini menunjukkan adanya fasilitas kredit yang tersedia namun belum dimanfaatkan oleh pelaku usaha karena ketidakpastian ekonomi.
Situasi tersebut menunjukkan dua tekanan sekaligus: likuiditas yang relatif tersimpan di perbankan dan tingginya risiko yang membuat pengusaha enggan menggunakannya. Noorsy juga menyoroti disparitas tingkat kredit bermasalah, di mana rasio non-performing loan (NPL) UMKM mencapai 4,61 persen sementara NPL pada korporasi besar tercatat lebih rendah di angka 1,6 persen.
Aliran kredit dan tantangan distribusi
Ia menyatakan bahwa dalam kondisi tekanan ini, pemberian kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi cenderung lebih banyak mengalir ke korporasi besar ketimbang ke sektor UMKM. Ketimpangan aliran pembiayaan itu berisiko memperdalam kesenjangan antar pelaku usaha dan menghambat pemulihan ekonomi yang inklusif.
Noorsy menilai kombinasi antara perlambatan pertumbuhan, penarikan likuiditas, dan peningkatan biaya produksi akibat depresiasi rupiah menjadi faktor yang menekan sektor riil. Ia menekankan bahwa tanpa intervensi yang tepat, tekanan ini dapat berlanjut dan memperbesar risiko kredit bermasalah di segmen usaha kecil.
Implikasi kebijakan dan rekomendasi
Pakar tersebut mendorong adanya kebijakan yang lebih terfokus untuk menopang UMKM, termasuk insentif fiskal sementara, kemudahan akses pembiayaan yang ditargetkan, serta dukungan terhadap substitusi bahan baku impor. Ia juga menilai bahwa perpaduan kebijakan fiskal dan moneter perlu diarahkan untuk menjaga likuiditas usaha kecil sekaligus meredam tekanan inflasi impor.
Noorsy mengingatkan bahwa upaya stabilisasi nilai tukar dan menjaga suplai barang strategis juga harus menjadi prioritas pemerintah dan otoritas moneter. Ia menegaskan bahwa menjaga kelangsungan sektor riil, khususnya UMKM, merupakan kunci untuk memastikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.
Dalam pandangannya, kombinasi langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan menjadi penting untuk meredam dampak jangka pendek sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah.
