Jakarta, Maret.id — Anies Baswedan menegaskan pemerintah tidak boleh mengabaikan realitas ekonomi ketika menghadapi potensi ancaman dan harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku usaha. Pernyataan itu disampaikan melalui kanal YouTube miliknya dan dikutip pada Minggu, 31 Mei 2026.
Inti Pernyataan Anies
Anies yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta menyatakan keputusan kebijakan harus berpegang pada sejumlah prinsip dasar. Ia mengatakan meskipun pandangan para pakar tidak selalu seragam, kebijakan publik tidak bisa disusun tanpa data dan masukan ahli.
Dalam penjelasannya, Anies mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada sikap penyangkalan saat menghadapi masalah ekonomi. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan dalam membaca tanda-tanda risiko ekonomi agar negara siap merespons.
Peran Komunikasi dan Kepercayaan
Menurut Anies, pembangunan komunikasi yang berkelanjutan kepada publik menjadi kunci agar masyarakat tahu bahwa negara memantau situasi dan peduli terhadap kondisi rakyat. Komunikasi yang jujur dan konsisten dinilai dapat memperkuat trust atau kepercayaan sebagai modal stabilitas ekonomi.
Anies menekankan bahwa kepercayaan publik mencerminkan persepsi bahwa pemerintah bertindak transparan dan responsif. Tanpa kepercayaan, kebijakan yang diambil pemerintah berisiko tidak diikuti atau tidak direspon sesuai harapan oleh pelaku usaha.
Nilai Tukar Sebagai Indikator Kepercayaan
Salah satu indikator yang disebutkan Anies untuk menggambarkan tingkat kepercayaan adalah nilai tukar rupiah. Ia menilai upaya menjaga stabilitas mata uang nasional tidak bisa dipisahkan dari usaha membangun kembali kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah.
Anies menjelaskan, secara pragmatis nilai tukar mencerminkan sentimen pelaku pasar dan keyakinan investor terhadap prospek ekonomi. Menurutnya, mengembalikan kestabilan rupiah pada intinya adalah bagian dari mengembalikan kepercayaan.
Implikasi bagi Kebijakan Pemerintah
Pernyataan Anies disampaikan di tengah dinamika ekonomi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya membutuhkan kebijakan berbasis data dan masukan pakar. Ia mendorong agar pengambil kebijakan membuka ruang dialog dengan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat luas.
Anies juga mengingatkan agar pemerintah menghindari sikap mengabaikan indikator ekonomi yang dapat memperburuk ketidakpastian. Pendekatan preventif dan komunikasi yang jelas dinilai penting untuk menahan potensi gejolak pasar.
Rekomendasi dan Harapan
Dalam penutup pernyataannya, Anies mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat mekanisme pengawasan, koordinasi kebijakan, dan transparansi informasi publik. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi fondasi bagi upaya stabilisasi ekonomi dan pemulihan kepercayaan.
Pernyataan ini menambah wacana publik mengenai strategi penanganan tantangan ekonomi ke depan dan menyoroti peran sentral kepercayaan sebagai instrumen tidak langsung namun krusial bagi efektivitas kebijakan negara.
