Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi pegangan kokoh bangsa dalam menyatukan keberagaman serta memperkuat semangat gotong royong untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari amanat yang menekankan komitmen pemerintah melakukan transformasi besar pada sistem ekonomi nasional.
Pancasila sebagai Landasan Ekonomi
Presiden menilai pelaksanaan nilai-nilai Pancasila harus menjiwai kebijakan ekonomi agar pertumbuhan yang dicapai bersifat inklusif dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa cita-cita para pendiri bangsa yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 harus dijadikan pedoman dalam pengelolaan ekonomi nasional.
Pemerintah, menurut Presiden, akan membumikan konsep Ekonomi Pancasila dengan menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan hasil pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi menyentuh lapisan masyarakat bawah.
Peran Koperasi sebagai Pilar Utama
Dalam pidatonya, Presiden menyerukan kebangkitan koperasi sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Ia menekankan koperasi sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan harus diperkuat agar dapat mengangkat rakyat dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.
Pernyataan itu menyoroti fakta bahwa pertumbuhan ekonomi beberapa dekade terakhir belum sepenuhnya merata dan belum dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, penguatan koperasi dipandang sebagai strategi untuk meredistribusi manfaat pembangunan secara lebih merata.
Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Baru
Pemerintah berencana menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Transformasi pembangunan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila akan fokus pada pemberdayaan ekonomi desa dan penguatan ketahanan ekonomi nasional.
Selain memperkuat koperasi, kebijakan ketat terkait pengelolaan sumber daya alam juga menjadi bagian dari upaya tersebut untuk memastikan manfaat SDA dirasakan oleh masyarakat lokal. Langkah-langkah pengelolaan SDA akan diarahkan pada keberlanjutan dan pemerataan manfaat ekonomi.
Presiden juga mengingatkan kembali pesan Proklamator Bung Karno agar bangsa Indonesia berani berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Ia menyatakan optimisme bahwa jika Pancasila dijalankan sungguh-sungguh, terutama di bidang ekonomi, Indonesia akan tumbuh menjadi negara kuat dan disegani serta mampu berkontribusi pada perdamaian dunia.
“Saya mengajak semua elemen bangsa menjaga dan mengamalkan Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” ucap Presiden dalam amanatnya. Pernyataan itu menjadi panggilan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam transformasi ekonomi.
Menanggapi arahan Presiden, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mewujudkan cita-cita Ekonomi Pancasila. Ia menegaskan Kementerian Koperasi akan mengakselerasi penguatan sektor ekonomi kerakyatan melalui program-program berbasis desa.
Menteri Ferry menyebut salah satu langkah konkret adalah optimalisasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen pembentukan fondasi ekonomi dari akar rumput. Menurutnya, melalui KDKMP desa dapat menjadi pusat pertumbuhan baru dan koperasi berfungsi sebagai benteng pertahanan ekonomi warga.
Kementerian akan menerjemahkan arahan presiden ke dalam kebijakan operasional dan program lapangan yang terukur dan terintegrasi. Penekanan pada implementasi di tingkat desa dan penguatan kapasitas koperasi menjadi prioritas untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengamat ekonomi mencatat bahwa keberhasilan transformasi ini bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku ekonomi lokal. Implementasi kebijakan yang konsisten serta pengawasan terhadap pengelolaan SDA dan transfer kesejahteraan menjadi kunci agar tujuan Ekonomi Pancasila dapat tercapai.
