Jakarta, Maret.id —Impor emas golongan HS 7108 pada April 2026 tercatat sebesar 2,50 ton senilai 377,2 juta Dolar AS, menurut keterangan resmi yang disampaikan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, pada konferensi pers di Jakarta, Selasa 2 Juni 2026.
Negara Pemasok Utama
Australia menjadi pemasok utama emas untuk Indonesia pada April 2026 dengan volume 1,3 ton atau setara 199,2 juta Dolar AS, yang menyumbang 52,81 persen dari total impor emas periode tersebut.
Posisi kedua diisi Hong Kong dengan pasokan 533 kilogram senilai 81,7 juta Dolar AS, diikuti Uni Emirat Arab sebesar 240 kilogram dengan nilai impor 36,4 juta Dolar AS.
Penjelasan Resmi BPS
Pudji Ismartini menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil penghitungan kategori HS 7108 yang meliputi logam mulia dan perhiasan.
BPS menegaskan informasi ini dihimpun untuk menggambarkan dinamika perdagangan nonmigas Indonesia pada bulan bersangkutan.
Rekapitulasi Januari–April 2026
Secara kumulatif, nilai impor nonmigas Indonesia dari Australia sepanjang Januari–April 2026 mencapai 4,15 miliar Dolar AS.
Dari jumlah itu, komoditas logam mulia dan perhiasan (HS 71) tercatat sebagai kontributor terbesar dengan nilai 1,39 miliar Dolar AS.
Perubahan Nilai dan Pangsa
Kontribusi sektor logam mulia dan perhiasan mencapai 33,54 persen dari total impor nonmigas dari Australia, dan mengalami lonjakan sebesar 314,13 persen secara year-on-year.
Lonjakan ini menjadi sorotan karena memberikan dampak signifikan terhadap struktur komposisi impor nonmigas bilateral antara Indonesia dan Australia.
Komoditas Pendukung dan Tren
Selain logam mulia, impor dari Australia juga didukung oleh komoditas serealia yang tercatat senilai 500 juta Dolar AS dan mengalami pertumbuhan 16,63 persen secara tahunan.
Sementara itu, impor bahan bakar mineral dari Australia tercatat sebesar 442 juta Dolar AS, turun 6,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Implikasi dan Pengawasan
Pergeseran komposisi impor, khususnya lonjakan impor logam mulia, membuka ruang bagi pembuat kebijakan untuk melakukan kajian terkait rantai pasok, kepatuhan regulasi, dan ketentuan karantina atau bea masuk.
Data ini juga relevan bagi upaya pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk menata neraca perdagangan dan memperkuat value chain industri domestik.
Analisis BPS terhadap aliran impor tersebut menjadi rujukan untuk pemangku kepentingan, termasuk otoritas kepabeanan, industri perhiasan dalam negeri, serta pelaku usaha yang terkait dengan pengolahan logam mulia.
Pemantauan lebih lanjut diperlukan untuk mengantisipasi potensi volatilitas harga, pergeseran sumber impor, dan dampaknya terhadap neraca perdagangan nasional.
