Jakarta, Maret.id — Menteri Pariwisata Widiyanti menyampaikan capaian serta rencana kerja sektor pariwisata dalam Rapat Kerja Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI yang digelar pada Rabu, 3 Juni 2026.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusniah Chalim dari Fraksi PKB, dan menjadi forum pembahasan program kerja Kementerian Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2026.
Kinerja Pariwisata dan Data Terbaru
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pariwisata Indonesia tetap mencatat kinerja positif di tengah dinamika global.
Pada periode Januari–April 2026, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 4,68 juta orang, meningkat 8,24 persen dibanding periode yang sama tahun 2025.
Di kuartal pertama (Q1) 2026, devisa pariwisata Indonesia mencapai 4,05 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp68,28 triliun, naik 6,30 persen dibanding Q1 2025.
Pemerataan Manfaat dan Desa Wisata
Menteri Widiyanti menegaskan bahwa pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap PDB.
Pertumbuhan pariwisata menurutnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui aliran ekonomi hingga ke tingkat desa, penggerakan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian daerah.
Salah satu strategi yang digencarkan adalah penguatan desa wisata sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Kementerian Pariwisata juga mengintensifkan pendampingan, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, serta kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperluas sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di desa wisata.
Hingga 30 Mei 2026, Kementerian Pariwisata bersama BPJPH telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi.
Langkah ini diharapkan meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap layanan pariwisata di daerah.
Event Lokal dan Dukungan Teknis
Program Karisma Event Nusantara yang telah diselenggarakan di 15 provinsi tercatat melibatkan 20.669 pekerja dan 3.936 UMKM dengan pergerakan ekonomi lebih dari Rp45,57 miliar.
Menteri Widiyanti menilai event bukan sekadar ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat bagi UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, dan sektor pendukung lainnya.
Kementerian Pariwisata memperluas dukungan ke daerah melalui tugas pembantuan di 38 provinsi yang mencakup pelatihan keselamatan berwisata, pembuatan konten promosi daerah, serta pendampingan penyelenggaraan event pariwisata.
Program-program teknis ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas destinasi dan mendorong pergerakan wisatawan ke daerah yang lebih luas.
Langkah Ke Depan dan Tantangan
Menteri menekankan bahwa pembangunan pariwisata ke depan harus semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan agar manfaatnya berdampak luas.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi, menyiapkan infrastruktur pendukung, serta meningkatkan kapasitas pelaku wisata untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan dinamika permintaan pasar global.
Kementerian juga menyebut pentingnya mempercepat digitalisasi promosi destinasi dan penerapan standar mutu layanan untuk menjaga daya saing pariwisata Indonesia.
Monitoring dan evaluasi program akan terus dilakukan secara berkala bersama DPR, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, dan komunitas untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
Menteri menyimpulkan bahwa pekerjaan rumah dalam memajukan pariwisata masih besar, namun arah kebijakan jelas yakni tumbuh lebih berkualitas, lebih merata, dan lebih berpihak kepada masyarakat.
Dengan strategi pemberdayaan desa wisata, sertifikasi halal, dukungan event lokal, dan kolaborasi lintas sektor, Kementerian Pariwisata menargetkan pariwisata menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh bersama rakyat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.
