Jakarta, Maret.id — Prof. Arif Satria, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), menyampaikan bahwa Indonesia menargetkan posisi sebagai kekuatan ekonomi nomor empat di dunia pada 2050. Pernyataan itu disampaikan dalam webinar bertajuk “Road To Rembuk Ekonomi Nasional” pada Jumat malam, 5 Juni 2026.
Arif menegaskan bahwa untuk merealisasikan ambisi 2050, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 6-7 persen hingga periode 2045-2050. Ia juga menyoroti bahwa angka pertumbuhan semata tidak cukup tanpa kualitas yang merata dan berkelanjutan.
Target Ekonomi dan Kebutuhan Pertumbuhan
Menurut Arif, target penempatan Indonesia di peringkat empat ekonomi dunia mensyaratkan perencanaan jangka panjang dan konsistensi kebijakan. Ia mengingatkan bahwa fluktuasi pertumbuhan dapat menghambat capaian tersebut jika tidak diiringi langkah struktural.
Arif menyatakan bahwa sektor-sektor utama harus kuat dan tahan guncangan untuk menopang laju pertumbuhan. Selain itu, kualitas pertumbuhan menjadi kunci agar manfaat pembangunan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Transformasi Ekonomi dan Sosial
Pembicara menekankan bahwa transformasi ekonomi tanpa transformasi sosial berisiko memperlebar kesenjangan dan menciptakan ketimpangan baru. Ia memperingatkan bahwa investasi besar harus diiringi perubahan struktural di bidang sosial agar distribusi manfaat lebih adil.
Arif menyampaikan konsep kesejahteraan yang harus dibangun melalui perpaduan berbagai variabel ekonomi dan sosial. Dengan cara itu, pertumbuhan diharapkan berdampak pada pemerataan, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
Sektor Unggulan dan Partisipasi Publik
Keberhasilan agenda ini, menurut Arif, sangat bergantung pada pemilihan sektor-sektor ekonomi yang mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Semakin besar keterlibatan rakyat dalam aktivitas ekonomi, semakin besar peluang terciptanya pertumbuhan yang inklusif.
Ia menekankan pentingnya mendorong sektor yang memberi ruang bagi UMKM, pertanian modern, manufaktur bernilai tambah, dan ekonomi digital. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mata rantai produksi dinilai sebagai prasyarat transformasi sosial yang nyata.
Indikator Kesejahteraan dan Resiliensi Lokal
Arif menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah harus diikuti peningkatan indikator kualitas hidup seperti indeks pembangunan manusia, layanan kesehatan, dan pendidikan. Peningkatan pendapatan dan akses layanan dasar menjadi tolok ukur penting untuk menjaga daya tahan ekonomi lokal.
Menurutnya, perbaikan indikator sosial-ekonomi akan memperkuat resiliensi daerah terhadap guncangan ekonomi dan perubahan iklim. Ia menutup paparan dengan menegaskan bahwa sinergi kebijakan makro dan program berbasis masyarakat diperlukan untuk mewujudkan target jangka panjang itu.
Para peserta webinar diberikan ruang tanya jawab untuk menggali langkah konkret yang perlu ditempuh, termasuk kebijakan fiskal, investasi infrastruktur, dan penguatan kapasitas lokal. Diskusi berlanjut pada upaya koordinasi antarlembaga dan peran swasta dalam percepatan transformasi yang inklusif.
