Jakarta, Maret.id — Indonesia menyimpan potensi ekonomi besar dari perdagangan benih lobster (Benih Bawah Laut/BBL), namun nilai tambah utama justru banyak dinikmati di negara tujuan ekspor.
Potensi ekonomi BBL
Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University, Dr. Thomas Nugroho, mengatakan lobster masih kalah memberikan kontribusi ekonomi dibandingkan komoditas krustasea lain seperti udang dan rajungan.
Pada 2024, nilai perdagangan benih lobster Indonesia tercatat sekitar 90 juta dolar AS, angka yang dinilai masih tertinggal dibandingkan pesaing regional seperti Vietnam.
Dr. Thomas memperkirakan potensi benih lobster Indonesia mencapai lebih dari 200 juta ekor per tahun.
Jika dikonversi dengan asumsi nilai rata-rata Rp40.000 per ekor, potensi nilai ekonomi yang beredar bisa mencapai sekitar Rp9 triliun.
Ketimpangan nilai di rantai pasok
Menurut pengamatan Dr. Thomas, ketimpangan nilai terlihat jelas pada rantai perdagangan BBL dari hulu ke hilir.
Di tingkat nelayan, harga BBL hanya berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per ekor.
Di pasar tujuan seperti Vietnam, harga BBL mampu melonjak hingga Rp40.000 sampai Rp70.000 per ekor.
Beberapa riset bahkan mencatat harga di pasar tertentu dapat mencapai Rp150.000 per ekor, menunjukkan adanya perbedaan margin yang tajam sepanjang rantai pasok.
Ketimpangan ini menunjukan sebagian besar keuntungan ekonomi diperoleh pada tahapan distribusi dan pembesaran lobster, bukan oleh pelaku usaha di tingkat hulu.
Dengan kata lain, nelayan dan pengumpul lokal menerima porsi kecil dari nilai akhir produk lobster.
Tata kelola sebagai kunci
Dr. Thomas menegaskan BBL bukan sekadar sumber daya perikanan biasa, melainkan komoditas bernilai tinggi yang mampu menciptakan beragam aktivitas ekonomi, mulai dari penangkapan hingga perdagangan internasional.
Oleh karena itu, tata kelola yang baik menjadi faktor kunci agar manfaat ekonominya bisa dinikmati masyarakat pesisir dan negara secara lebih adil.
Ia merekomendasikan peningkatan transparansi perizinan dan penguatan pengawasan untuk mencegah kebocoran ekonomi dan praktik perburuan rente.
Integrasi sistem logistik dan koordinasi kelembagaan juga perlu diperkuat untuk menutup celah pada rantai nilai.
Transformasi dari ekspor benih menuju kedaulatan industri lobster di dalam negeri dinilai sebagai langkah strategis.
Dengan pengembangan riset, inovasi, dan industri pembesaran, Indonesia berpeluang menjadi pusat produksi lobster bernilai tinggi.
Manfaat bagi ekonomi biru dan kesejahteraan nelayan
Pengembangan industri pembesaran lobster domestik dipandang mampu meningkatkan penerimaan negara serta kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.
Upaya tersebut selaras dengan agenda ekonomi biru yang menempatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai prioritas.
Dr. Thomas menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas nelayan untuk mewujudkan nilai tambah yang lebih besar.
Langkah-langkah konkret meliputi kebijakan insentif untuk budidaya, pembinaan akses pasar, serta investasi pada fasilitas logistik dan riset.
Kondisi saat ini menggambarkan bahwa memperkuat rantai nilai lobster domestik bukan hanya soal menahan ekspor benih.
Ini juga soal membangun ekosistem industri yang mampu menambah nilai, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
Pernyataan Dr. Thomas disampaikan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2026.
Para pemangku kepentingan di sektor kelautan diharapkan segera merumuskan langkah-langkah kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi BBL bagi bangsa.
