Pemerintah Tegaskan Keterbukaan Data Ekonomi untuk Memulihkan Kepercayaan Publik
Jakarta, Maret.id — Kusfiardi menilai upaya pemerintah menjaga optimisme publik seharusnya diiringi dengan keterbukaan informasi dan penjelasan menyeluruh tentang kondisi ekonomi riil. Ia menekankan bahwa tanpa transparansi, upaya menenangkan masyarakat berisiko menimbulkan salah persepsi dan mengurangi akuntabilitas kebijakan.
Kusfiardi menyampaikan pandangan itu saat berbicara di kanal YouTube Abraham Samad pada Senin, 8 Juni 2026. Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap strategi komunikasi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kritik terhadap Strategi Komunikasi Pemerintah
Menurut Kusfiardi, langkah menenangkan publik oleh pemerintah adalah wajar, tetapi harus dilengkapi dengan data dan penjelasan yang utuh. “Saya memahami pemerintah mungkin ingin menenangkan masyarakat. Tetapi alangkah lebih baik jika niat untuk menenangkan itu diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas serta tindakan nyata,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa optimisme tanpa dasar bukti yang jelas dapat menurunkan kepercayaan ketika kenyataan ekonomi tidak sesuai harapan. Untuk itu, Kusfiardi meminta agar kebijakan komunikasi dikombinasikan dengan peta jalan yang konkret dan terukur.
Fundamental Ekonomi Masih Kuat namun Rentan
Kusfiardi mengakui bahwa fundamental ekonomi Indonesia relatif kuat sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi masih tercatat positif dan produk domestik bruto (PDB) tetap meningkat.
Namun Kusfiardi juga mengingatkan bahwa pertumbuhan yang tercatat cenderung stagnan dan belum menunjukkan akselerasi signifikan. Menurutnya, prospek jangka menengah perlu dorongan kebijakan nyata agar angka pertumbuhan tidak mandek.
Tanda-Tanda Deindustrialisasi dan Tantangan Pasar Tenaga Kerja
Ia menyoroti adanya gejala deindustrialisasi dini karena banyak pabrik dan usaha manufaktur yang tutup atau belum pulih sepenuhnya sejak pandemi COVID-19. Kondisi itu menurutnya berdampak langsung pada ketersediaan lapangan kerja dan daya serap tenaga kerja di sektor formal.
Kusfiardi menyatakan sektor manufaktur sebagai penopang utama penyediaan lapangan kerja belum kembali ke kapasitas sebelum pandemi. Ia menekankan perlunya kebijakan yang memacu investasi manufaktur, mempermudah akses pembiayaan, serta meningkatkan iklim usaha untuk pemulihan berkelanjutan.
Kebutuhan Devisa dan Risiko Fiskal
Selain persoalan struktur produksi, Kusfiardi juga menyoroti tingginya kebutuhan devisa setiap tahun. Menurutnya, devisa diperlukan tidak hanya untuk impor energi seperti BBM dan gas, tetapi juga untuk membiayai impor strategis serta pembayaran kewajiban utang luar negeri.
“Kita membutuhkan dolar dalam jumlah besar untuk impor energi, impor barang lainnya, dan juga untuk membayar cicilan pokok maupun bunga utang luar negeri. Kebutuhan devisa kita sangat besar,” kata Kusfiardi. Ia mengingatkan bahwa tekanan pada cadangan devisa berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap guncangan eksternal.
Rekomendasi yang diajukannya mencakup peningkatan transparansi fiskal, prioritas pada kebijakan substitusi impor, dan percepatan transformasi industri. Kusfiardi berharap pemerintah dapat menyajikan data komprehensif dan rencana aksi yang terukur agar optimisme publik dibangun di atas fondasi kebijakan yang nyata dan berkelanjutan.
