Jakarta, Maret.id — Pemerintah akan memantau kemungkinan bantuan bagi pelaku usaha tahu dan tempe yang mengeluhkan kenaikan biaya produksi, kata Purbaya, saat dimintai keterangan di Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026. Pernyataan itu muncul di tengah tekanan nilai tukar Rupiah yang berdampak pada biaya impor bahan baku industri makanan tradisional tersebut.
Pemerintah Awasi Dampak pada Industri Kecil
Purbaya mengatakan pemerintah masih menimbang langkah yang tepat untuk merespons keluhan pelaku usaha tahu dan tempe tanpa mengganggu kestabilan makroekonomi. “Nanti kita lihat seperti apa ke depan. Yang jelas kan kita harapkan Rupiah bisa menguat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu aja,” ujarnya.
Purbaya menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Ia menegaskan bahwa stabilitas tersebut menjadi kondisi penting agar biaya impor bahan baku tetap terkendali dan tekanan pada pelaku usaha kecil dapat dikurangi.
Bank Indonesia Diberi Peran Sentral
Menurut Purbaya, pemerintah menyerahkan upaya penstabilan nilai tukar kepada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. “Kita serahkan semua ke bank sentral untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah,” katanya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kebijakan koordinasi yang umum dilakukan ketika fluktuasi kurs memberikan dampak luas pada sektor riil. Keputusan untuk mengandalkan kebijakan moneter juga menunjukkan kehati-hatian dalam penggunaan instrumen fiskal langsung untuk intervensi pasar.
Tekanan Kurs Dorong Kenaikan Biaya Impor
Purbaya mengakui pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS telah memicu kenaikan biaya impor sejumlah komoditas, termasuk kedelai yang menjadi bahan baku utama tahu dan tempe. Kondisi itu, katanya, mendorong kenaikan harga jual di tingkat konsumen dan menambah beban pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pangan.
“Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu akan menaikkan cost of production mereka,” ucap Purbaya saat memberikan penjelasan di Gedung DPR pada Sabtu, 6 Juni 2026.
Purbaya menekankan pentingnya kestabilan kurs untuk menjaga biaya impor tetap terkendali dan mengurangi tekanan pada usaha kecil. Ia mengatakan langkah-langkah yang diambil pemerintah bertujuan agar manfaat stabilitas ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Meskipun belum menjabarkan bentuk bantuan konkret, pernyataan pemerintah membuka ruang bagi opsi kebijakan yang lebih luas, termasuk insentif fiskal, dukungan logistik, atau program substitusi impor. Namun, setiap langkah tersebut perlu mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan efek samping terhadap inflasi serta permintaan domestik.
Para pelaku usaha dan asosiasi pangan tradisional menyambut baik komitmen pemerintah untuk memantau situasi, namun meminta kepastian langkah dan waktu pelaksanaan. Mereka berharap ada kebijakan yang cepat dan terkoordinasi antara kementerian terkait dan Bank Indonesia untuk mengurangi tekanan biaya produksi.
Pasar menunggu sinyal stabilisasi dari otoritas moneter dan fiskal selama minggu-minggu mendatang, sementara pelaku usaha kecil terus berupaya menyesuaikan harga dan rantai pasokan. Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan agar stabilitas makroekonomi memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
