Jakarta, Maret.id — Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan “satu pintu” ekspor minyak sawit. Pernyataan itu disampaikan Eddy dalam sebuah dialog yang dikutip pada Kamis, 11 Juni 2026.
Imbauan GAPKI kepada Pemerintah
Eddy menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan pasar ekspor minyak sawit karena perlakuan yang menyulitkan pembeli luar negeri. Ia mengingatkan pemerintah supaya mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kelancaran perdagangan internasional.
Eddy menyatakan kekhawatiran bahwa jika pembeli asing merasa proses pembelian terlalu rumit, mereka akan beralih ke alternatif minyak nabati lain. Opsi pengganti yang disebutkan antara lain minyak bunga matahari, minyak kedelai, dan minyak jagung.
Risiko Peralihan Pasar
Menurut Eddy, ada kekhawatiran nyata di kalangan pelaku industri sawit tentang potensi kehilangan pangsa pasar global. Kekhawatiran ini muncul karena pasar minyak nabati bersifat substitutif dan pembeli memiliki banyak pilihan.
Ia menuturkan bahwa ketergantungan pembeli pada kemudahan logistik dan administrasi menjadi kunci mempertahankan volume ekspor. Jika prosedur baru dianggap mempersulit transaksi, daya tarik produk sawit Indonesia bisa menurun.
Dampak Kebijakan Satu Pintu pada Harga
Eddy mengungkapkan bahwa harga crude palm oil (CPO) sempat turun setelah pengumuman kebijakan satu pintu pada 20 Mei 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Penurunan harga CPO diikuti pula oleh anjloknya harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
Penurunan harga tersebut, kata Eddy, menjadi tekanan tambahan bagi petani yang sudah menghadapi kenaikan biaya produksi. Kondisi global yang bergejolak dan konflik internasional turut memicu lonjakan harga pupuk urea.
Tekanan pada Petani dan Ketersediaan Pupuk
Eddy menjelaskan bahwa petani sawit mengalami kesulitan karena tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi yang memadai. Hal itu memperburuk kondisi di tengah kenaikan harga input produksi.
Kondisi ini membuat penghasilan petani semakin tertekan saat harga TBS turun dan biaya input naik. GAPKI menilai situasi ini membutuhkan perhatian kebijakan yang lebih bersahabat dengan petani.
Permintaan Keterlibatan dalam Pengembangan Sistem
GAPKI meminta agar pelaksanaan kebijakan satu pintu tidak dilakukan secara sepihak oleh DSI tanpa melibatkan pemangku kepentingan industri. Eddy berharap asosiasi diberi ruang untuk memberi masukan dalam pembangunan ekosistem dan platform digital pendukung kebijakan.
Ia menegaskan bahwa tidak bijak memaksakan kebijakan bila aplikasi dan infrastruktur dasar belum siap secara fundamental. Menurutnya, rantai pasok minyak sawit adalah urat nadi yang membutuhkan mekanisme yang andal untuk menjaga kontinuitas volume massa.
Eddy juga mengingatkan bahwa tujuan utama kebijakan haruslah mempermudah bukan mempersulit perdagangan. Ia menekankan pentingnya uji coba sistem dan keterlibatan pelaku usaha untuk menghindari gangguan pasar.
Rekomendasi dan Harapan Industri
GAPKI merekomendasikan agar pemerintah melakukan kajian komprehensif terhadap dampak kebijakan terhadap ekspor dan petani. Selain itu, sinergi antara regulator, pelaku industri, dan perwakilan petani dianggap krusial untuk merancang implementasi yang efektif.
Eddy menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah mempertimbangkan masukan industri sebelum melanjutkan penerapan sistem baru. Ia menyatakan kesiapan GAPKI untuk bekerja sama demi menjaga stabilitas pasokan dan keberlanjutan industri sawit nasional.
