Jakarta, Maret.id — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan energi yang tepat sasaran, kata Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Kebijakan Harga BBM Subsidi dan LPG
Bahlil menyatakan bahwa harga BBM bersubsidi dan LPG tidak mengalami perubahan sama sekali.
Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Presiden yang membahas langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.
Bahlil menegaskan bahwa menjaga harga BBM subsidi merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi kelompok masyarakat yang rentan.
Langkah ini dinilai penting untuk meredam potensi tekanan inflasi dan menjaga konsumsi rumah tangga.
Penyesuaian Harga untuk BBM Nonsubsidi
Sementara untuk BBM nonsubsidi, Bahlil mengatakan pemerintah melakukan penyesuaian harga mengikuti mekanisme pasar.
Ia menambahkan bahwa perhitungan penyesuaian dilakukan secara bijak oleh pelaku usaha, termasuk Pertamina dan perusahaan swasta.
Menurut Bahlil, perusahaan energi nasional dan swasta diperkirakan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro saat menetapkan harga jual.
Pemerintah menekankan peran koordinatifnya untuk memastikan penyesuaian tersebut tidak menimbulkan gejolak sosial yang signifikan.
Dampak Kenaikan Pertamax dan Respons Pemerintah
Kekhawatiran soal dampak kenaikan harga Pertamax terhadap daya beli masyarakat menjadi bagian dari pembahasan dalam pertemuan di Istana.
Bahlil menyebut bahwa selain mempertahankan harga BBM subsidi, pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan untuk menjaga kondisi ekonomi masyarakat.
Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang efektif berlaku mulai Rabu, 10 Juni 2026.
Penyesuaian itu menyebabkan harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.
Pemerintah mengakui kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat menimbulkan tekanan pada biaya transportasi dan distribusi barang.
Oleh karena itu, upaya mitigasi dan kebijakan pendukung untuk menjaga daya beli menjadi fokus kebijakan jangka pendek.
Selain penetapan harga, pemerintah juga mempertimbangkan insentif atau subsidi bersasar untuk kelompok paling terdampak.
Langkah-langkah itu dirancang agar alokasi anggaran tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban fiskal jangka panjang.
Pengawasan atas pelaksanaan penyesuaian harga akan diperketat oleh instansi terkait untuk mencegah praktik yang merugikan konsumen.
Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan harga di lapangan dan melakukan intervensi bila diperlukan.
Kondisi pasar global dan fluktuasi harga minyak dunia dinilai sebagai faktor penentu utama dalam penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Menteri dan pejabat terkait akan terus melakukan koordinasi dengan perusahaan energi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan mengandalkan informasi resmi dari instansi terkait mengenai kebijakan energi.
Komitmen untuk menjaga daya beli dianggap sebagai prioritas dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat.
