Jakarta, Maret.id — Pemerintah dan DPR telah mencapai kesepakatan mengenai asumsi-asumsi makro yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target tersebut dipandang sebagai langkah awal untuk mendorong laju pertumbuhan yang lebih tinggi menuju akhir dekade ini.
Proyeksi Pertumbuhan 2027
Proyeksi 5,8-6,5 persen untuk 2027 disepakati sebagai target indikatif yang menjadi pijakan kebijakan fiskal dan program prioritas. Para pembuat kebijakan menilai angka ini realistis namun memerlukan pelaksanaan kebijakan yang konsisten untuk terealisasi.
Asumsi Nilai Tukar dan Suku Bunga
Dalam kesepakatan, nilai tukar Rupiah dipatok pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per Dolar AS sebagai asumsi dasar anggaran. Sedangkan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diestimasikan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,3 persen.
Asumsi Fiskal dan Defisit
Dari sisi fiskal, rasio pendapatan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan mencapai 12,01 persen hingga 12,40 persen pada 2027. Pemerintah merancang defisit APBN tetap terkendali dalam kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen dari PDB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi berbagai instrumen kebijakan untuk memastikan sasaran tersebut dapat tercapai. Pada 13 Juni 2026 Purbaya menekankan perlunya sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan termasuk melalui upaya yang disebut Danantara.
Pembahasan asumsi-asumsi tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan DPR melalui Panitia Kerja Pertumbuhan. Mukhamad Misbakhun, selaku Ketua Komisi XI DPR RI, menyatakan bahwa indikator makro yang disepakati akan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2027.
Para pembahas menilai bahwa konsistensi pelaksanaan program prioritas menjadi kunci untuk menjaga capaian dan kesinambungan agenda pembangunan. Langkah-langkah penguatan sinergi antar-institusi diharapkan dapat mereduksi risiko yang muncul dari fluktuasi eksternal dan volatilitas pasar.
Implementasi kebijakan fiskal yang berhati-hati juga dinilai penting untuk menjaga ruang fiskal dan kredibilitas kebijakan moneter. Sinergi ini diperlukan agar kebijakan anggaran dapat mendukung pertumbuhan tanpa mengabaikan stabilitas makroekonomi.
DPR dan pemerintah menegaskan komitmen bersama untuk mengikuti asumsi makro yang telah disepakati sebagai dasar teknokratik RAPBN 2027. Kesepakatan ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam merumuskan langkah-langkah konkrit untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih ambisius pada 2029.
Para pemangku kepentingan diharapkan terus memantau realisasi indikator makro di periode berjalan serta melakukan penyesuaian kebijakan bila diperlukan. Dengan demikian, target pertumbuhan dan stabilitas fiskal dapat dikelola secara dinamis sesuai kondisi ekonomi domestik dan eksternal.
