Banggar DPR Desak Reformasi Fundamental Ekonomi, Tegaskan Rupiah Terus Melemah
Jakarta, Maret.id — Anggota Panitia Kerja Badan Anggaran (Panja Banggar) DPR RI Kamrussamad menilai RAPBN 2027 harus menjadi momentum untuk pembenahan fundamental ekonomi nasional agar pertumbuhan lebih produktif dan lapangan kerja formal bertambah luas. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat antara Panja Banggar dan pemerintah yang membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Negara, Defisit, serta Pembiayaan RAPBN 2027.
Rapat Panja dan Pokok Bahasan RAPBN 2027
Panja Banggar dan pemerintah mengulas sejumlah asumsi makro yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027. Bahasan meliputi proyeksi pertumbuhan, inflasi, kurs, pendapatan negara, serta skenario pembiayaan defisit anggaran.
Pemerintah hadir dalam rapat untuk menjelaskan landasan kebijakan fiskal yang diusulkan dalam RAPBN 2027. Dokumen RAPBN menjadi acuan utama dalam perumusan arah kebijakan anggaran jangka pendek dan menengah.
Kebutuhan Reformasi Fundamental
Kamrussamad menegaskan perlunya reformasi yang jelas pada fondasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas. “Fundamental ekonomi kita harus benar-benar direformasi secara jelas,” ujarnya di Gedung DPR pada Rabu, 17 Juni 2026.
Ia memperingatkan bahwa pertumbuhan yang hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga tidak cukup untuk memperluas lapangan kerja formal. Menurutnya, tanpa perubahan struktur ekonomi, penciptaan lapangan kerja formal akan terhambat.
Depresiasi Rupiah dan Implikasi Struktural
Anggota Banggar itu juga menyoroti tren depresiasi nilai tukar Rupiah yang berlanjut antarperiode pemerintahan. “Artinya, depresiasi nilai tukar Rupiah terjadi secara konsisten dari waktu ke waktu,” kata Kamrussamad.
Kondisi depresiasi yang berulang diinterpretasikan sebagai tanda adanya persoalan struktural yang perlu segera dibenahi. Dampaknya dapat mencakup tekanan pada harga barang impor, biaya produksi, dan daya saing investasi jangka panjang.
Perlunya Kebijakan yang Berorientasi pada Daya Saing
Kamrussamad menekankan urgensi kebijakan yang memperkuat produktivitas dan daya saing nasional, bukan hanya stimulus permintaan domestik. Kebijakan tersebut menurutnya harus mencakup naskah strategi untuk meningkatkan nilai tambah industri, diversifikasi ekspor, dan penguatan rantai nilai lokal.
Ia juga mengusulkan agar perumusan kebijakan fiskal dan moneter lebih terkoordinasi untuk meredam volatilitas kurs dan menjaga stabilitas makroekonomi. Koordinasi ini dinilai penting agar kebijakan anggaran tidak kontraproduktif terhadap upaya stabilisasi.
Dukungan Politik sebagai Kunci Implementasi
Menurut Kamrussamad, agenda reformasi ekonomi membutuhkan dukungan politik yang kuat dari seluruh fraksi di DPR dan pemerintah. Ia menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
“Kita membutuhkan dukungan dari seluruh fraksi serta kerja sama yang solid antara pemerintah dan DPR agar navigasi ekonomi nasional dapat diperbaiki dan diarahkan menuju pertumbuhan yang lebih sehat,” ujar Kamrussamad. Pernyataan itu menggarisbawahi perlunya konsensus politik untuk melakukan langkah-langkah struktural.
Pemerintah diminta untuk memanfaatkan momentum penyusunan RAPBN 2027 sebagai kesempatan membangun konsensus kebijakan yang jangka panjang. Tanpa dukungan politik memadai, reformasi yang diusulkan berisiko terhenti pada tahap perencanaan.
Rekomendasi Aksi Kebijakan
Beberapa langkah yang disinggung meliputi penguatan iklim investasi, perbaikan regulasi usaha, serta insentif untuk transformasi industri menuju komoditas bernilai tambah tinggi. Selain itu, penataan perpajakan dan pengelolaan subsidi diarahkan agar lebih efektif mendorong produktivitas.
Kamrussamad juga menyarankan peningkatan sistem pengawasan fiskal dan transparansi anggaran untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku ekonomi. Monitoring yang lebih ketat dinilai penting agar alokasi belanja negara memberikan efek multiplikator yang nyata.
Penutup: Momentum untuk Arah Kebijakan Baru
Pernyataan anggota Banggar ini menempatkan RAPBN 2027 sebagai titik krusial untuk menentukan arah kebijakan ekonomi nasional dalam beberapa tahun mendatang. Penguatan fondasi ekonomi, stabilisasi nilai tukar, dan dukungan politik menjadi prasyarat agar tujuan tersebut dapat tercapai.
Rapat yang berlangsung pada 17 Juni 2026 itu menutup satu babak dialog antara legislatif dan eksekutif mengenai asumsi dasar yang menjadi landasan anggaran. Langkah selanjutnya adalah perumusan RUU APBN untuk tahun anggaran 2027 yang mencerminkan hasil kebijakan dan konsensus yang telah dicapai.
