Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sektor pariwisata nasional karena Indonesia dinilai masih tertinggal dalam menarik wisatawan mancanegara meski memiliki destinasi kelas dunia. Pernyataan itu disampaikan Yoyok dalam rapat kerja pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Sorotan pada Faktor Investasi
Yoyok menilai besarnya investasi penting namun bukan penentu tunggal keberhasilan pariwisata. Ia mencontohkan posisi beberapa negara tetangga yang lebih berhasil menarik wisatawan asing meski dengan modal lebih terbatas.
Ia mengutip kasus Malaysia sebagai perbandingan dan menilai bahwa efektivitas pengelolaan dan strategi promosi juga menentukan. “Contohnya Malaysia, modalnya separuh dari Singapura. Namun faktanya, pada tahun 2026 ini Singapura justru menjadi negara nomor satu yang menyumbang kunjungan wisata luar negeri terbanyak ke Malaysia,” ujar Yoyok.
Kritik terhadap Penggunaan Indikator Wisnus
Yoyok mengkritik kebijakan yang terlalu bangga dengan angka pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) karena menurutnya ukuran itu tidak menggambarkan daya tarik internasional. Ia menekankan bahwa perputaran uang yang berasal dari wisnus umumnya beredar di dalam negeri dan tidak cukup untuk mengukur daya saing di tingkat global.
Politikus itu memperingatkan bahwa kebanggaan atas tingginya wisnus berpotensi menutupi masalah fundamental dalam menarik wisatawan mancanegara. Ia meminta agar indikator keberhasilan pariwisata juga memasukkan aspek penerimaan devisa, lama tinggal wisatawan asing, dan persepsi internasional terhadap destinasi Indonesia.
Posisi Indonesia dalam Persaingan ASEAN
Yoyok menyoroti posisi Indonesia yang saat ini menempati peringkat kelima di ASEAN dalam hal kunjungan wisatawan mancanegara. Ia menilai posisi tersebut tidak sejalan dengan potensi besar yang dimiliki nusantara.
Menurut Yoyok, Indonesia memiliki destinasi unggulan yang sudah dikenal dunia seperti Labuan Bajo, Raja Ampat, Candi Borobudur, Lombok, dan Bali. Ia berpendapat bahwa pengelolaan, promosi, dan konektivitas yang lebih baik seharusnya mampu meningkatkan kunjungan wisman dan memperkuat daya saing di kawasan maupun di pasar global.
Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan
Dalam rapat kerja tersebut, Yoyok mendorong adanya strategi yang lebih terintegrasi antara investasi, infrastruktur, dan promosi internasional. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian serta kemudahan akses bagi wisatawan asing sebagai bagian dari solusi.
Yoyok menyarankan audit kebijakan promosi dan alokasi anggaran yang fokus pada hasil nyata seperti peningkatan lama tinggal wisatawan asing, pertumbuhan devisa pariwisata, serta diversifikasi pasar sumber wisatawan. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan kebijakan dan pengelolaan, potensi yang besar bisa saja terus tertinggal dari negara tetangga.
Respons Pemerintah dan Langkah Selanjutnya
Pemerintah, menurut Yoyok, perlu menindaklanjuti temuan rapat kerja dengan langkah konkrit yang terukur dan waktu pelaksanaan jelas. Monitoring berkala dan keterbukaan data diusulkan agar perbaikan kinerja pariwisata bisa dievaluasi secara transparan.
Kritik legislatif ini datang pada saat sektor pariwisata global sedang pulih pasca-pandemi dan persaingan antarnegara semakin ketat, sehingga Yoyok berharap pemerintah segera menyesuaikan strategi untuk memaksimalkan potensi wisata Indonesia.
