Jakarta, Maret.id — Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun, demikian disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Purbaya, pagu tersebut akan digunakan untuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Persetujuan dan Landasan Kebijakan
Purbaya mengatakan besaran pagu indikatif relatif sejalan dengan anggaran 2026 setelah mempertimbangkan kebijakan efisiensi belanja pemerintah. “Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian/lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang semakin meningkat,” ujarnya di Jakarta, dikutip Kamis, 18 Juni 2026.
Rincian Alokasi Anggaran
Dari total pagu indikatif, porsi terbesar dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,519 triliun. Fungsi pendidikan memperoleh alokasi Rp3,996 triliun dan fungsi ekonomi menerima Rp284,71 miliar, yang semuanya diarahkan untuk mendukung lima program prioritas Kemenkeu dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Fokus pada Pelayanan dan Transformasi Ekonomi
Anggaran itu ditempatkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan. Purbaya menegaskan bahwa penajaman belanja akan diarahkan pada program yang berdampak luas dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional.
Reformasi Birokrasi dan Penghapusan Silo
Selain pembahasan anggaran, Purbaya menyoroti upaya reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Kementerian Keuangan untuk mempercepat layanan dan meningkatkan koordinasi antarunit. “Jadi dulu banyak silo-silo, sekarang kita buka silo-silo itu agar direktorat bekerja lebih cepat. Misalnya dulu pajak dan bea cukai itu susah banget kerja samanya, sekarang sudah bisa dibereskan,” ujarnya.
Peningkatan koordinasi antarunit, menurut Purbaya, telah mempercepat kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Langkah ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menyederhanakan prosedur layanan bagi publik dan pelaku usaha.
Kondisi Makroekonomi dan Realisasi Keuangan
Di tengah ketidakpastian global, Purbaya menilai fundamental ekonomi domestik menunjukkan ketahanan yang kuat dengan pertumbuhan 5,61 persen pada triwulan I 2026. Ia menyebutkan inflasi tetap terkendali, sehingga memberi ruang kebijakan yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan, sementara belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau meningkat 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pembiayaan tercatat sebesar Rp379,4 triliun dengan defisit dan utang yang menurut pemerintah tetap berada dalam batas aman.
Tata Kelola dan Penghargaan
Dari sisi tata kelola, Kementerian Keuangan melaporkan peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari 4,46 pada 2024 menjadi 4,7 pada 2025. Selain itu, Kemenkeu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 15 kali berturut-turut.
Purbaya menilai bahwa kuatnya fundamental ekonomi domestik dan kebijakan fiskal yang semakin solid menjadi landasan untuk menghadapi dinamika ekonomi pada 2027. Pemerintah juga terus mengoptimalkan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal untuk menjaga ruang fiskal di masa mendatang.
