Jakarta, Maret.id — Perhelatan panel “Islamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options for Regional Crisis” yang digelar di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Rabu 17 Juni 2026 menegaskan perlunya sinergi kebijakan untuk menjaga ketahanan nasional menghadapi gejolak global. Acara ini mempertemukan pihak pemerintahan, otoritas ekonomi, dan akademisi untuk merumuskan langkah strategis yang adaptif dan inklusif.
Keamanan sebagai Fondasi Stabilitas
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, memandu diskusi yang menempatkan stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Erik Armundito, menegaskan bahwa ancaman geopolitik kini memengaruhi kedaulatan wilayah serta jalur perdagangan penting di kawasan internasional.
Erik menyatakan Indonesia tidak bisa bersikap pasif dalam menghadapi ancaman tersebut dan perlu memperkuat kapasitas antisipatif. Ia mengusulkan modernisasi alutsista, penguatan industri pertahanan maritim, serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap perang opini dan serangan siber di ruang publik digital.
Rantai Pasok dan Stabilitas Makroekonomi
Direktur Eksekutif Percepatan Program Ekonomi Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, memaparkan bahwa walaupun volatilitas nilai tukar dan tekanan biaya produksi meningkat, fundamental ekonomi Indonesia tetap sehat. Menurutnya, posisi kas yang kuat dan kondisi fiskal saat ini berbeda jauh dari risiko krisis moneter berkepanjangan seperti pada 1998.
Firman menekankan pentingnya kelincahan strategi nasional untuk menangkap peluang saat terjadi perubahan global. Ia juga mengingatkan bahwa gangguan jalur logistik global pernah berdampak pada rantai pasok industri hilirisasi, sehingga identifikasi risiko dini dan diversifikasi pasar menjadi langkah konkret yang diperlukan.
Peran UMKM dan Ekonomi Syariah
Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Irfan Syauqi Beik, menilai ketahanan ekonomi sejati harus bermula dari penguatan basis domestik dan pemberdayaan akar rumput. Ia menekankan paradigma “growth through equity” di mana UMKM ditempatkan sebagai motor penggerak utama pertumbuhan yang inklusif.
Irfan juga mendorong pemanfaatan instrumen ekonomi syariah, termasuk optimalisasi aset wakaf sebagai underlying asset untuk sukuk negara, sebagai salah satu terobosan regulasi. Menurutnya, langkah semacam ini dapat memperluas ruang fiskal dan memperkuat ketahanan perekonomian melalui sumber pembiayaan yang lebih beragam.
Sinergi Kebijakan dan Rekomendasi
Para panelis sepakat bahwa ketahanan nasional hanya akan kokoh jika dibangun melalui kebijakan yang adaptif dan inklusif serta dilaksanakan secara sinergis antar-pelaku. Penguatan keamanan maritim dan siber, mitigasi taktis rantai pasok global, serta pemanfaatan finansial syariah berbasis UMKM disebut sebagai modal strategis yang saling terkait.
Forum ini diharapkan menghasilkan masukan kebijakan yang menjadi kompas bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah jangka menengah dan panjang. Dengan integrasi langkah strategis tersebut, panel menilai Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari gejolak global tetapi juga mengamankan momentum pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Penutup diskusi menekankan perlunya tindak lanjut berupa peta jalan implementasi yang konkret, indikator evaluasi, dan mekanisme koordinasi lintas kementerian serta pemangku kepentingan. Implementasi rekomendasi ini dinilai krusial agar kebijakan yang dirancang di tingkat perencanaan dapat efektif menyentuh pelaku ekonomi di lapangan dan mencetak ketahanan yang berkelanjutan.
