Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto meminta perbankan milik negara memperkuat peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat luas, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pernyataan itu disampaikan setelah rapat antara Presiden dan pimpinan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026.
Tekanan Presiden pada Peran Sosial Perbankan
Menurut Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPKM, Presiden menekankan bahwa perbankan pelat merah tidak boleh semata-mata mengejar laba tetapi juga harus hadir nyata di tengah masyarakat.
Rosan mengatakan bank negara perlu memberikan “persamaan kesempatan” dalam layanan keuangan bagi semua lapisan, mulai dari UMKM hingga korporasi besar.
Kapitalisasi Himbara dan Harapan Inklusivitas
Dalam rapat tersebut Presiden mencatat besarnya kapitalisasi pasar gabungan Himbara yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun, atau sekitar 10 persen dari total nilai perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia.
Dengan kekuatan tersebut, Prabowo meminta Himbara memberi manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat melalui kebijakan pembiayaan yang lebih inklusif dan berpihak pada pelaku usaha kecil.
Fokus pada Keringanan Suku Bunga untuk UMKM
Rosan menuturkan Presiden meminta perlakuan yang lebih adil terhadap UMKM dalam akses kredit perbankan, termasuk soal suku bunga.
“Usaha kecil menengah kerap mendapatkan suku bunga lebih tinggi dibanding korporasi besar; ini tidak sepatutnya terjadi dan harus diperbaiki, bahkan suku bunga untuk UMKM seharusnya pada level yang sama atau lebih rendah,” ujar Rosan usai mendampingi Presiden dalam pertemuan itu.
Rapat yang menghadirkan pimpinan bank pelat merah bertujuan menyusun langkah konkret agar pembiayaan perbankan lebih merata bagi sektor produktif di akar rumput.
Salah satu poin yang dibahas adalah penyusunan program kredit yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing UMKM di pasar domestik dan ekspor.
Pemerintah juga mendorong sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan perbankan untuk memperkuat ekosistem pembiayaan inklusif.
Langkah ini dinilai penting agar akses modal tidak hanya terkonsentrasi pada segmen komersial dan korporasi besar.
Pimpinan Himbara diharapkan merespons arahan dengan memperluas portofolio pembiayaan UMKM serta memformulasikan produk kredit yang lebih fleksibel dan terjangkau.
Beberapa bank di negara lain telah menerapkan suku bunga bersubsidi atau skema bersama dengan pemerintah untuk menurunkan beban biaya pinjaman bagi pelaku usaha kecil; model serupa menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan.
Para pemangku kepentingan juga diingatkan untuk memperkuat literasi keuangan dan digitalisasi layanan perbankan agar UMKM dapat mengakses produk pembiayaan dengan lebih mudah dan transparan.
Digitalisasi dipandang dapat menekan biaya transaksi serta mempercepat proses penyaluran kredit ke usaha-usaha yang selama ini sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional.
Pemerintah akan memantau implementasi arahan ini dalam beberapa bulan mendatang dan mendorong penerapan kebijakan yang memastikan pembiayaan yang lebih merata.
Himbara sebagai representasi bank negara menjadi kunci dalam menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.
