Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendesak pemerintah agar setiap perubahan situasi global yang memengaruhi harga minyak mentah dunia diterjemahkan secara objektif dan transparan ke dalam kebijakan energi nasional, termasuk penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Transparansi dalam Penentuan Harga BBM
Rivqy menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup-nutupi fakta bila harga minyak dunia mengalami penurunan sehingga ada ruang untuk penyesuaian harga BBM domestik.
“Apabila tren harga minyak turun dan faktor-faktor pembentuk harga BBM memungkinkan, maka masyarakat juga berhak menikmati penurunan harga BBM di dalam negeri,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026.
Rivqy, yang juga tercatat sebagai politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Ketua Umum DKP Panji Bangsa, meminta agar pemerintah menyampaikan kondisi sebenarnya kepada publik secara terbuka.
Jika terdapat faktor lain yang masih menekan harga BBM, seperti nilai tukar rupiah, biaya distribusi, atau kondisi fiskal, maka penyesuaian harga perlu dijelaskan secara proporsional.
Faktor-Faktor yang Perlu Dijelaskan
Dalam penjelasannya, Rivqy menyebut sejumlah variabel yang kerap memengaruhi harga akhir BBM, antara lain nilai tukar rupiah, ongkos logistik, dan kondisi fiskal negara.
Ia menekankan bahwa apabila faktor-faktor negatif tersebut membatasi ruang penurunan harga, pemerintah wajib mengkomunikasikannya kepada publik agar tidak menimbulkan asumsi atau kecurigaan.
Rivqy menilai keterbukaan data dan alasan kebijakan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap keputusan pemerintah di sektor energi.
“Seluruh kebijakan harus tetap berada dalam koridor yang berkeadilan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Kerentanan Indonesia terhadap Gejolak Global
Politikus asal PKB itu juga menyoroti tingginya pengaruh dinamika global terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di sektor minyak dan gas bumi.
Ketergantungan pada pasokan serta fluktuasi energi internasional membuat Indonesia rentan terhadap perubahan geopolitik dan perjanjian antarnegara.
Rivqy menjelaskan bahwa perkembangan di berbagai belahan dunia, mulai dari konflik hingga kesepakatan dagang, dapat berdampak langsung pada harga energi yang dirasakan masyarakat.
“Dinamika global memperlihatkan bahwa sektor migas nasional masih sangat dipengaruhi oleh peristiwa internasional,” ujarnya.
Seruan untuk Mempercepat Kemandirian Energi
Sebagai langkah mitigasi, Rivqy mendorong percepatan kebijakan strategis menuju kemandirian energi nasional yang mencakup peningkatan produksi migas domestik serta optimalisasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan investasi di sektor energi untuk memperkokoh ketahanan pasokan dan mengurangi keterpaparan terhadap guncangan internasional.
Rivqy menyamakan pentingnya kemandirian migas dengan swasembada pangan, karena kedua aspek tersebut menurutnya merupakan fondasi utama ketahanan dan kedaulatan bangsa.
“Kita harus belajar dari setiap gejolak global; pemerintah perlu mempercepat agenda kemandirian migas nasional agar Indonesia tidak terus-menerus berada dalam posisi rentan,” pungkasnya.
Pernyataan Rivqy ini menambah tekanan publik agar kebijakan harga BBM dibuat lebih transparan dan responsif terhadap kondisi pasar internasional, sekaligus menuntut agenda jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pasar energi global.
