Jakarta, Maret.id — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meninjau langsung realisasi penyambungan listrik di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Jumat 19 Juni 2026. Kunjungan tersebut difokuskan untuk memastikan intervensi kelistrikan menjangkau kawasan yang selama ini belum tersentuh jaringan listrik negara.
Dialog dengan warga dan latar belakang kebijakan
Bahlil mengatakan ide percepatan pemerataan listrik muncul dari diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai masih banyaknya wilayah yang gelap. “Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” ujar Bahlil saat berdialog dengan warga penerima manfaat, Sabtu 20 Juni 2026.
Menurut data yang disampaikan Kementerian ESDM, terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Pemerintah menilai perluasan program Listrik Desa (Lisdes) krusial untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat.
Penambahan anggaran dan realisasi program
Untuk mempercepat pemenuhan target tersebut, alokasi anggaran program Lisdes meningkat signifikan menjadi sekitar Rp10,3 triliun pada 2026, dibandingkan alokasi Rp3,6 triliun pada 2025. Peningkatan ini dinilai diperlukan karena pembangunan jaringan di daerah terisolasi membutuhkan investasi besar yang tidak layak secara perhitungan bisnis komersial.
Pada 2025, pemerintah merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.403 lokasi desa dan dusun di seluruh Indonesia. Selain itu, melalui program Bantuan Pemerintah untuk Rumah Tangga Tidak Mampu (BPBL), sambungan listrik gratis disediakan untuk 220.845 rumah tangga, termasuk 19.161 rumah tangga di Jawa Tengah.
Dinamika biaya dan alasan intervensi negara
Bahlil menegaskan bahwa beberapa proyek di wilayah terpencil tidak ekonomis bila dihitung berdasarkan keuntungan semata. “Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi,” ujarnya.
Menteri ESDM menambahkan bahwa faktor latar belakang pribadinya, yang tumbuh di kawasan tanpa listrik, menjadi motivasi kuat dalam mendorong percepatan akses energi. Ia mengingatkan bahwa akses listrik menjadi infrastruktur dasar untuk pendidikan dan akses informasi digital bagi anak-anak di desa.
Bahlil juga menjelaskan bahwa program Lisdes dijalankan melalui dua skema utama, yaitu pembangunan infrastruktur jaringan listrik dan pemasangan instalasi gratis melalui program BPBL. Saat ini, kementeriannya sedang menyelesaikan sisa program tahun 2025 dan menginventarisasi data baru untuk dieksekusi hingga 2027.
Dampak langsung bagi masyarakat lokal
Kehadiran listrik telah dirasakan oleh warga Dusun Krembeng, termasuk Markamah (53), seorang penganyam bambu. Selama bertahun-tahun ia dan tetangga hanya mengandalkan lampu pelita atau menyambung listrik secara swadaya dari dusun tetangga.
Markamah menyampaikan rasa syukur karena rumahnya kini menikmati aliran listrik secara mandiri yang membuka peluang bagi aktivitas ekonomi rumahan serta kenyamanan belajar bagi anak-anak. Ketersediaan listrik diharapkan meningkatkan produktivitas usaha kerajinan serta memperluas akses informasi dan edukasi bagi generasi muda setempat.
Tantangan logistik dan target ke depan
Meskipun anggaran meningkat, pembangunan di wilayah terpencil masih menghadapi tantangan logistik, termasuk akses jalan, topografi, dan koordinasi antarinstansi. Investasi tinggi per kepala keluarga di lokasi terpencil memaksa pemerintah menyiapkan skema pembiayaan dan teknologi yang tepat guna menjaga efisiensi pelaksanaan.
Kementerian ESDM menargetkan inventarisasi dan eksekusi program hingga 2027 sebagai bagian dari upaya menutup kesenjangan akses listrik nasional. Langkah pemerataan ini diposisikan sebagai bagian dari komitmen negara untuk memastikan seluruh warga mendapat layanan dasar energi.
Peninjauan di Purworejo juga menjadi momentum untuk memperlihatkan bagaimana kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaan teknis di lapangan berinteraksi. Jika berjalan konsisten, program Lisdes diharapkan mampu mempercepat pengentasan wilayah tanpa listrik dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di desa-desa terpencil.
