Jakarta, Maret.id — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pembahasan intensif dengan pihak Danantara menyangkut langkah strategis penuntasan sejumlah proyek rumah susun, termasuk penanganan proyek Meikarta dan optimalisasi aset rumah susun milik BUMN.
Menurut Maruarar, pemerintah sedang menyiapkan beberapa tahapan penting yang diperlukan agar penyelesaian proyek berjalan cepat namun tetap sesuai aturan, mulai dari mekanisme hibah hingga penetapan harga jual unit.
Maruarar juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Danantara dan sejumlah pejabat BUMN, serta menegaskan bahwa proses masih berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.
Ia menambahkan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada hari Senin untuk memastikan seluruh proses due diligence dan administrasi berjalan sesuai ketentuan.
Rencana Tahapan Penyelesaian Meikarta
Pemerintah merinci beberapa langkah prioritas untuk Meikarta, di antaranya proses hibah, percepatan verifikasi legalitas tanah melalui due diligence, dan penunjukan BUMN pelaksana proyek.
Selain itu, penetapan harga jual unit menjadi fokus agar proses sosialisasi kepada calon pembeli dan masyarakat dapat segera dimulai dengan dasar kebijakan yang jelas.
Pembahasan juga mencakup penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) yang diharapkan menjadi payung kebijakan untuk mempercepat penyelesaian persoalan strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Inpres tersebut dimaksudkan memfasilitasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta memperjelas peran BUMN dalam penyediaan hunian terjangkau.
Pembiayaan dan Pencapaian FLPP
Dalam hal pembiayaan, realisasi penyaluran skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dilaporkan telah mencapai 78.277 unit rumah, atau sekitar 22,36 persen dari target nasional 350.000 unit pada 2026.
Angka ini menjadi indikator penting bagi pemerintah untuk menilai efektivitas program subsidi perumahan serta kebutuhan percepatan sinergi antara kementerian, BUMN, dan mitra pembiayaan untuk mencapai target.
Pemerintah menilai kerja sama dengan Danantara dan BUMN lain akan menjadi faktor penentu dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat luas.
Sinergi ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas proyek.
Dampak terhadap Penyediaan Hunian
Penyelesaian Meikarta dan optimalisasi aset rusun BUMN diproyeksikan mampu menambah pasokan hunian terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di daerah penyangga ibu kota.
Namun, pemerintah menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap aspek legalitas tanah, perizinan, serta kepastian harga agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat.
Upaya percepatan juga diiringi kebutuhan untuk menjaga keterbukaan informasi kepada publik mengenai tahapan, mekanisme hibah, dan jadwal penyerahan unit agar munculnya spekulasi dan kebingungan bisa diminimalkan.
Dengan langkah koordinatif dan pengawasan lembaga terkait, pemerintah berharap proses pembiayaan dan pembangunan dapat berjalan lancar serta menyasar kelompok keluarga yang paling membutuhkan.
Pemerintah dijadwalkan melanjutkan pembahasan teknis bersama BPKP, BUMN pelaksana, serta pihak terkait lain dalam beberapa hari mendatang untuk mempersempit agenda tindakan segera.
Langkah berikutnya akan diumumkan setelah konfirmasi teknis dan kesepakatan formal mengenai hibah aset, tugas pelaksana, dan skema penjualan unit telah tercapai, sebagai upaya memastikan penyelesaian proyek sesuai kepentingan publik.
