PHK Masih Tinggi di Awal 2026, Gejolak Global Jadi Ancaman Baru bagi Pemulihan Ekonomi Nasional dan Menekan Pasar Tenaga Kerja serta Arus Investasi
Jakarta, Maret.id — Data Satu Data Ketenagakerjaan mencatat 23.470 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026 dan tercatat sebagai peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Data tersebut dipublikasikan pada Senin, 22 Juni 2026.
“Pada periode Januari sampai Mei 2026 terdapat 23.470 orang tenaga kerja ter-PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP,” ujar Satu Data Ketenagakerjaan, Satu Data Ketenagakerjaan.
Secara bulanan, jumlah PHK tercatat 5.730 pekerja pada Januari dan meningkat menjadi 7.443 pekerja pada Februari.
Angka itu menurun menjadi 5.729 pekerja pada Maret, turun lagi menjadi 3.739 pekerja pada April, dan merosot menjadi 829 pekerja pada Mei 2026.
Dari sisi wilayah, Jawa Barat mencatat jumlah PHK tertinggi yaitu 5.044 pekerja, diikuti Banten 2.596 pekerja dan Jawa Timur 2.332 pekerja.
Kalimantan Timur mencatat 1.841 pekerja terkena PHK, DKI Jakarta 1.746 pekerja, Jawa Tengah 1.515 pekerja, Sumatera Selatan 920 pekerja, serta Sumatera Utara 906 pekerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai ancaman PHK ke depan masih cukup besar akibat tekanan geopolitik global yang memengaruhi aktivitas industri dan investasi.
Menurutnya, konflik di kawasan Timur Tengah serta meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah menciptakan ketidakpastian terhadap harga energi dan stabilitas rantai pasok dunia.
Ia juga mengingatkan persaingan menarik investasi industri kendaraan listrik di Asia Tenggara semakin ketat, dengan Vietnam berhasil menjadi tujuan baru beberapa produsen otomotif global sehingga berpotensi mengurangi aliran investasi ke Indonesia.
Situasi ini menunjukkan tantangan ketenagakerjaan Indonesia tidak hanya bersumber dari kondisi domestik, tetapi juga dipengaruhi perubahan peta industri global.
Pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja dinilai perlu memperkuat langkah antisipasi agar Indonesia tidak kehilangan basis produksi manufaktur sekaligus mampu menjaga keberlanjutan lapangan kerja di tengah transisi menuju industri kendaraan listrik.
