Jakarta, Maret.id — Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 6 Tahun 2026 yang mewajibkan influencer bidang keuangan untuk meningkatkan transparansi, termasuk mengungkap komisi dan mencantumkan peringatan risiko pada produk tertentu.
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menjelaskan tujuan aturan tersebut adalah memastikan informasi sektor jasa keuangan disampaikan dengan jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak menyesatkan masyarakat. “POJK ini diharapkan menjadi pedoman bagi penyampai informasi (influencer)…” kata Agus Firmansyah, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK.
POJK tersebut mendefinisikan influencer keuangan sebagai pihak di luar Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang meliputi kreator konten, afiliator, reviewer produk keuangan, edukator independen, hingga analis yang memberikan rekomendasi investasi.
OJK menetapkan delapan prinsip yang wajib dipatuhi influencer dalam berkomunikasi kepada publik. Di antaranya beritikad baik, bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan, menyajikan informasi yang tidak menyesatkan, tidak menjanjikan keuntungan pasti, tidak mempromosikan produk tanpa izin OJK, serta tidak bekerja sama dengan pihak keuangan ilegal.
Salah satu ketentuan penting mewajibkan influencer mengungkapkan kepentingan ekonomis jika menerima komisi atau keuntungan dari produk yang dipromosikan.
Influencer juga diwajibkan mencantumkan disclaimer saat mempromosikan produk berisiko tinggi seperti saham, aset kripto, derivatif, unit link, pinjaman online, dan layanan buy now pay later (BNPL). Mereka harus menjelaskan bahwa produk tersebut mengandung risiko dan belum tentu sesuai bagi seluruh konsumen.
POJK mengkategorikan aktivitas influencer menjadi tiga jenis yaitu edukasi keuangan, pemasaran, dan pemberian rekomendasi investasi. Untuk materi edukasi yang memuat simulasi keuntungan, influencer wajib mencantumkan metode perhitungan serta menjelaskan bahwa hasil tersebut bersifat ilustrasi.
Aktivitas pemasaran hanya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Sementara influencer yang memberikan rekomendasi investasi harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki izin atau sertifikasi yang relevan.
Aturan baru juga membebankan kewajiban pengawasan kepada bank, perusahaan asuransi, fintech, dan pelaku jasa keuangan lainnya terhadap konten yang dipublikasikan lewat kerja sama dengan influencer. Pihak sektor keuangan harus memastikan produk yang dipasarkan berizin, memeriksa materi promosi sebelum tayang, menjaga perlindungan data konsumen, dan melakukan evaluasi berkala.
Untuk aset digital, influencer hanya diperbolehkan memasarkan produk kripto melalui media resmi PUJK. Mereka hanya dapat merekomendasikan aset yang tercantum dalam daftar resmi bursa dan wajib memastikan platform yang dipromosikan memiliki izin OJK.
POJK juga mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatan konten, dimana influencer maupun PUJK diwajibkan mengungkapkan jika konten dibuat menggunakan AI. Selain itu, hasil yang dibuat dengan AI harus melalui verifikasi manusia sebelum dipublikasikan.
Dalam hal penegakan, OJK dapat memberikan teguran, pembinaan, perintah tertulis, hingga meminta penghapusan konten dan pemblokiran akun.
Untuk kasus mendesak seperti promosi investasi bodong atau penipuan, OJK berwenang langsung meminta pemblokiran akses kepada Kementerian Komunikasi dan Digital tanpa melalui tahapan pembinaan.
Bagi PUJK yang melanggar ketentuan, sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pemberhentian pengurus, denda administratif hingga pencabutan izin produk dan izin usaha. Besaran denda administratif yang dapat dikenakan mencapai maksimal Rp15 miliar.
Langkah kebijakan ini diharapkan memperkuat perlindungan konsumen dan menekan risiko pasar akibat promosi yang menyesatkan dari pelaku non-regulatif.
