Jakarta, Maret.id — Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai wacana konsolidasi BUMN menjadi 250 perusahaan tidak realistis dan berisiko menimbulkan dampak sosial-ekonomi.
Ia mengatakan hingga kini belum terlihat kejelasan arah dan mekanisme konsolidasi meskipun wacana itu telah bergulir sejak pembentukan Danantara.
Bhima memperingatkan langkah merampingkan BUMN berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah lapangan pekerjaan yang masih terbatas.
“Rencana konsolidasi jadi 250 BUMN kurang realistis, pertama menimbulkan ekses PHK massal, disaat lapangan kerja sedang sulit dicari. Pemangkasan pegawai BUMN, bonus dan insentif yang berkurang jadi konsekuensinya,” ujar Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios.
Ia juga menyoroti bahwa proses konsolidasi belum terlihat melibatkan diskusi dengan serikat pekerja BUMN dan anak perusahaan.
Selain persoalan tenaga kerja, Bhima memperingatkan risiko lain berupa beban pada BUMN sehat jika dileburkan dengan perusahaan bermasalah dan berutang besar.
“Fakta bahwa tidak semua BUMN berbentuk PT melainkan Perum. Perlu revisi UU BUMN lagi, dan tentu menimbulkan ketidakpastian bagi partner investasi,” ujar Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios.
Ia menambahkan bahwa kepemilikan silang saham dan keterlibatan investor swasta dalam berbagai skema usaha patungan berpotensi menimbulkan gejolak di pasar saham.
“Belum tentu konsolidasi bisa membuat BUMN efektif dan sehat. Masalah terletak pada pemilihan pucuk direksi dan komisaris. Selama kompetensi dan titip jabatan masih terjadi, tidak akan merubah apapun. Yang sehat justru jadi sakit,” ujar Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios.
Pernyataan Bhima disampaikan pada Minggu, 28 Juni 2026.
Para pengamat dan pemangku kepentingan di sektor usaha negara menilai bahwa konsolidasi memerlukan perencanaan teknis, kajian regulasi, serta dialog sosial untuk meminimalisir dampak ekonomi dan pasar.
Jika tidak ditangani hati-hati, upaya konsolidasi berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi investor, mengganggu stabilitas pasar modal, serta menekan kondisi ketenagakerjaan domestik.
