BUMN Sakit Menekan Pasar, Pemerintah Diminta Kaji Merger

Jakarta, Maret.id — Pengamat BUMN dan Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menyatakan konsolidasi BUMN sebaiknya dimulai dari entitas yang operasional dan keuangannya sudah kuat agar proses penggabungan lebih mudah. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Senin, 29 Juni 2026.
“Diawali oleh BUMN yang kinerjanya sehat, sehingga penggabungan lebih mudah,” kata Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center. “Bukan justru memindahkan beban,” kata Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center. “Misalnya, BUMN di sektor perkebunan yang masih tercerai-berai, seperti ada PalmCo, Agrinas, ID Food, atau lainnya,” kata Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center.
Herry juga menekankan perlunya menyelesaikan persoalan keuangan sebelum melakukan merger pada entitas yang bermasalah. “Untuk BUMN yang kurang sehat, seperti pada BUMN karya maupun farmasi, sebaiknya diselesaikan dulu masalah keuangannya, misalnya melalui restrukturisasi,” kata Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center. “Sehingga, ketika digabung, tidak memindahkan beban,” kata Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center.
Ia mengingatkan bahwa perusahaan sehat tidak boleh terbebani oleh entitas yang bermasalah. “BUMN maupun anak usahanya yang akan dikonsolidasikan perlu melakukan restrukturisasi keuangan sebelum penggabungan,” kata Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center. “Kalau tidak, nanti bisa menjadi virus bagi perusahaan yang sehat,” kata Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center.
Herry juga menyarankan penutupan bagi entitas yang tidak layak dipulihkan untuk mengurangi beban fiskal. “Untuk BUMN atau anak usaha BUMN yang memang sudah tidak layak dibenahi, sebaiknya ditutup,” kata Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center. “Jangan biarkan jadi beban berkepanjangan,” kata Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center.
Senada, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperingatkan risiko pemilihan BUMN yang keliru dalam proses pelebur, penjualan, atau penutupan. “Risiko terbesarnya adalah salah memilih perusahaan yang dilebur, dijual, atau ditutup,” kata Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. “Ada BUMN yang secara keuangan lemah tetapi memiliki fungsi pelayanan publik penting, misalnya di transportasi, pangan, energi, kesehatan, atau daerah tertinggal,” kata Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. “Untuk perusahaan seperti ini, ukuran keberhasilannya tidak bisa hanya laba, tetapi juga manfaat sosial,” kata Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata.
Josua menilai solusi tepat adalah memisahkan fungsi komersial dan penugasan negara agar beban ditangani secara transparan. “Jika pemerintah memberi tugas sosial, biaya penugasan harus dihitung terbuka dan dibayar melalui APBN, bukan disembunyikan dalam neraca BUMN,” kata Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata.
Ia juga memperingatkan bahwa penggabungan tidak otomatis menghasilkan efisiensi jika masalah struktural tidak diselesaikan. “Menggabungkan banyak perusahaan tidak otomatis membuatnya lebih sehat,” kata Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. “Jika penggabungan hanya memindahkan masalah utang, manajemen lemah, dan budaya kerja tidak produktif ke satu badan usaha yang lebih besar, maka reformasi hanya berubah bentuk, bukan memperbaiki kinerja,” kata Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata.
“Karena itu, proses konsolidasi harus dibarengi dengan pembersihan neraca keuangan, perbaikan kualitas manajemen, penguatan sistem pengawasan, penyederhanaan rantai anak dan cucu perusahaan yang tidak produktif, serta penetapan target kinerja yang jelas dan terukur,” kata Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata.
Catatan dari pengamat dan ekonom ini menjadi masukan teknis penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang langkah konsolidasi BUMN. Pendekatan selektif dan terukur dinilai krusial untuk mencegah beban fiskal berlanjut dan memastikan keberlanjutan layanan publik.





