Jakarta, Maret.id — Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menjelaskan dari model penghitungan yang dikembangkannya bahwa keputusan mempertahankan harga Pertamax pada level Rp16.250 per liter sudah dapat diperkirakan. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Jumat, 3 Juli 2026. “Ketika Pertamax dinaikkan menjadi Rp16.250 pada Juni lalu, harga tersebut sebenarnya masih berada di bawah harga yang disiratkan formula karena harga produk BBM dunia saat itu sedang sangat tinggi,” ujar Yayan Satyakti, Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad). Menurut Yayan, kebijakan itu merupakan bagian dari strategi penghalusan harga atau price smoothing yang selama ini diterapkan Pertamina. “Pertamina menyerap kerugian ketika itu, sehingga saat harga minyak turun, margin tersebut dipulihkan dengan menahan harga Pertamax, bukan langsung menurunkannya,” ujar Yayan Satyakti, Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad). Ia menjelaskan pula bahwa harga BBM nonsubsidi tidak semata-mata mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia karena modelnya mengacu pada formula penetapan harga pemerintah dan perilaku Pertamina sebagai penentu harga. Untuk Agustus, menurut Yayan, formula dasar mengarah pada harga sekitar Rp13.700 per liter, tetapi pendekatan smoothing memperkirakan harga berada di kisaran Rp16.000 per liter atau tidak jauh berbeda dengan harga saat ini. “Jika Pertamax dipangkas ke formula, estimasi pass-through kami menyiratkan sekitar 0,4 poin persentase dari inflasi selama tiga bulan (pelonggaran tahunan dari 3,34 persen menuju sekitar 2,9 persen),” ujar Yayan Satyakti, Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad). “Jika ditahan, dampaknya nihil dan seluruh penurunan minyak mengalir ke anggaran dan ke pemulihan margin Pertamina,” ujar Yayan Satyakti, Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad). Yayan menekankan bahwa beban subsidi pemerintah terhadap Pertalite dan Solar tetap menjadi komponen terbesar dalam anggaran subsidi energi. Keputusan menahan harga Pertamax mengurangi ruang bagi penurunan beban konsumsi jangka pendek, namun memberikan ruang untuk pemulihan margin Pertamina dan aliran manfaat terhadap anggaran negara. Model yang disajikan Yayan menunjukkan bahwa kebijakan harga ini bersifat dapat diprediksi dan akan terus dipantau oleh otoritas fiskal dan pelaku pasar energi.
