Jakarta, Maret.id — Peringatan yang menyoroti isu transparansi pasar modal domestik memicu kekhawatiran mengenai posisi Indonesia dalam indeks global.
Beredar kabar di pasar bahwa nilai eksposur saham Indonesia dalam indeks S&P DJI diperkirakan mencapai Rp8,3 triliun.
“Proyeksi dana asing yang berisiko keluar tidak sebesar angka tersebut…” kata Irvan Susandy, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI.
“Ancaman penarikan dana tetap ada, tetapi dampaknya tidak akan terjadi secara serta-merta karena S&P DJI memberikan masa tenggang evaluasi selama satu tahun…” kata Irvan Susandy, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI.
Untuk meredam potensi outflow dan mempertahankan status Indonesia di kelompok emerging market, BEI mengagendakan dialog terbuka dengan S&P DJI sekaligus melengkapi komunikasi rutin dengan pengelola indeks internasional lain seperti MSCI dan FTSE Russell.
Pembicaraan itu juga melibatkan manajer investasi dan anggota bursa sebagai bagian dari upaya koordinasi pasar.
Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO), BEI mempercepat reformasi struktur pasar untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola.
Salah satu fokus utama adalah memperketat pengawasan terhadap saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (High Shareholding Concentration/HSC) yang menjadi sorotan S&P DJI.
BEI mulai memberlakukan aturan peningkatan porsi saham publik (free float) bagi seluruh emiten secara bertahap dengan tenggat penyelesaian selama tiga tahun sejak 2026.
Melalui kombinasi perbaikan fundamental, pengawasan pasar berkelanjutan, serta negosiasi intensif dengan penyedia indeks, BEI optimistis mampu meminimalisasi risiko penarikan modal asing dan mempertahankan kepercayaan investor global terhadap pasar saham Indonesia.
