Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 10 Juli 2026.
Prabowo mengaku terkejut mengetahui jumlah Badan Usaha Milik Negara mencapai 1.077 perusahaan dan menduga masih terdapat turunannya. “Begitu saya dilantik, 1.077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Menurut Prabowo, keberadaan banyak perusahaan yang tidak efisien berpotensi menjadi celah dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, pemerintah melakukan penertiban terhadap BUMN yang dinilai tidak sehat untuk memperbaiki tata kelola dan kinerja.
Hingga Juli 2026 sebanyak 240 BUMN bermasalah telah ditutup, dan pemerintah memperkirakan jumlah tersebut akan meningkat menjadi 250 pada akhir Juli. Prabowo menargetkan jumlah penutupan akan terus meningkat hingga akhir tahun.
“Sampai akhir bulan Juli sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres. Sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang rugi terus,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Prabowo menambahkan bahwa penataan tersebut berdampak pada penghematan biaya operasional yang selama ini membebani perusahaan negara. Upaya efisiensi diarahkan untuk memperkecil beban fiskal dan meningkatkan kinerja BUMN yang sehat.
“Dari gaji direksi saja, overhead-nya mendekati Rp70 triliun. Sudah kita hemat,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Langkah penutupan dan penataan BUMN ini dimaksudkan untuk memperkuat kinerja keuangan negara dan mengonsolidasikan sumber daya pada entitas yang produktif. Pemerintah menyatakan akan melanjutkan evaluasi dan penataan dalam beberapa bulan ke depan guna memastikan proses berjalan sesuai tujuan reformasi.
