Jakarta, Maret.id — Airlangga menegaskan pemerintah saat ini lebih memprioritaskan upaya memperkecil ketimpangan ekonomi melalui perbaikan koefisien gini, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ya, arahan Bapak Presiden kita sekarang mendorong perbaikan koefisien gini. Jadi program itu yang kita coba dan kita akselerasi dengan beberapa program unggulan Pak Presiden…” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pernyataan itu dikutip Sabtu, 11 Juli 2026.
Pemerintah, kata Airlangga, menjalankan kebijakan yang menyasar dua kelompok masyarakat sekaligus yaitu mendorong masyarakat kelas menengah agar terus meningkat kesejahteraannya dan memastikan kelompok miskin serta rentan tetap mendapatkan perlindungan sosial.
Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk tiga bulan ke depan, yakni Juli hingga September, guna menjaga kebutuhan rumah tangga pada kelompok desil terbawah.
“Jadi dengan berbagai program itu diharapkan kelas menengah ini juga bisa ketarik, dan yang desil 4 ke bawah kita jaga kebutuhan mereka untuk pangan. Makanya kita luncurkan program tambahan yang beras ini kita lanjutkan 3 bulan…” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain memperkuat perlindungan sosial, pemerintah memperbesar dukungan terhadap sektor perumahan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan plafon pembiayaan hingga Rp5 miliar untuk bisnis dan kepemilikan rumah.
Tingginya realisasi penyaluran KUR Perumahan mendorong pemerintah meningkatkan alokasi anggaran program menjadi Rp50 triliun hingga akhir tahun.
“Kemudian kita dorong program perumahan karena perumahan itu kunci untuk masyarakat kelas menengah dan ke bawah, dimana salah satunya kan dari program baru yang diluncurkan dengan kredit usaha rakyat yang sampai Rp5 miliar. Dan realisasinya ini cukup bagus dan sampai akhir tahun kita naikkan plafonnya ke Rp50 triliun…” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemerintah juga memastikan berbagai insentif untuk menjaga konsumsi rumah tangga tetap dilanjutkan, termasuk kebijakan fiskal dan subsidi yang menyasar harga energi dan program belanja masyarakat.
“Kemudian PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Ditanggung Pemerintah (DTP), kita masih jalankan. Kemudian juga kita untuk mendorong daya beli termasuk untuk program liburan ini juga kita dorong. Kemudian kita jaga kan harga Pertalite dan harga biodiesel kita jaga pada harga subsidi…” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Laporan Knight Frank memproyeksikan jumlah Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) di Indonesia dengan kekayaan minimal 30 juta dolar AS meningkat dari 3.866 orang pada 2026 menjadi 6.966 orang pada 2031.
Dengan pertumbuhan sebesar 82 persen dalam lima tahun, Indonesia diperkirakan menjadi negara dengan laju peningkatan populasi orang super kaya tertinggi di dunia, melampaui beberapa negara lain seperti Arab Saudi dan Polandia yang diperkirakan mencatat pertumbuhan sekitar 60 persen.
