Jakarta, Maret.id — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan laju pendataan Sensus Ekonomi 2026 antarwilayah bervariasi antara 30 persen hingga lebih dari 50 persen.
Provinsi Bali tercatat menonjol dengan realisasi 43 persen dan menempati peringkat ke-17 nasional, sementara wilayah Papua, khususnya Papua Pegunungan, masih menghadapi kendala utama akibat kondisi geografis.
“Tantangan di Papua, terutama di Papua Pegunungan. Bali di posisi 17,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Pernyataan itu disampaikan usai penandatanganan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Bali pada Senin 13 Juli 2026.
Untuk memastikan akurasi data, BPS mengerahkan sistem pemantauan berbasis digital yang mampu melacak keberadaan petugas lapangan secara real-time dan memastikan pendataan sesuai alokasi wilayah.
Istimewanya, BPS memberikan hak akses dashboard pemantauan kepada kepala daerah agar perkembangan pendataan di masing-masing wilayah dapat diawasi secara langsung.
“Karena sensus ekonomi dilakukan 10 tahun sekali dan membutuhkan anggaran yang besar, maka data yang dihasilkan harus benar-benar akurat,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Amalia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Bali yang telah menerbitkan surat edaran hingga tingkat kabupaten/kota untuk mengawal proses pendataan.
“Saya akan memantau langsung, nanti aksesnya diberikan BPS. Saya minta akhir Juli Bali sudah 60 persen,” ujar Wayan Koster, Gubernur Bali.
Gubernur Koster menegaskan bahwa integrasi dan percepatan sensus sangat krusial untuk menghasilkan basis data yang dapat diandalkan. Hasil Sensus Ekonomi 2026 dipandang akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan menutup celah keterbatasan data ekonomi.
