Jakarta, Maret.id — Pemerintah berkomitmen memperkokoh rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta pemasok lokal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah ini bertujuan memperbaiki kapasitas logistik dan memastikan bahan pangan diserap langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar SPPG.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa 14 Juli 2026.
“Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Guna menjaga integritas dan kelancaran ekosistem tersebut, Kementerian Keuangan membentuk tim pengawas independen dari jajaran DJPb dan DJKN di seluruh daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan serta serapan anggaran MBG secara berkala setiap dua bulan.
Sejalan dengan penguatan rantai pasok dari sisi anggaran, Badan Gizi Nasional (BGN) turut memastikan keandalan distribusi di lapangan pasca-libur sekolah.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya melakukan pembenahan dan peninjauan langsung ke berbagai sekolah serta SPPG untuk menata kembali operasional dan koordinasi distribusi.
“Melalui kunjungan ini kami mencatat sejumlah hal yang perlu disempurnakan, termasuk aspek operasional, ketepatan waktu distribusi, koordinasi antarpihak, dan kualitas layanan di lapangan; seluruh masukan dan hasil pemantauan akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaan Program MBG semakin efektif, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik kepada para penerima manfaat,” kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
