Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menegaskan Kementerian UMKM harus memastikan program pemberdayaan benar-benar meningkatkan kapasitas pelaku usaha di lapangan, bukan hanya tercermin dari capaian angka serapan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Yoyok mengatakan keberhasilan program UMKM mesti diukur dari perubahan nyata yang dirasakan pelaku usaha di lapangan.
“Dari serapan anggaran ini memang memacu UMKM untuk naik kelas,” ujar Yoyok Riyo Sudibyo, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
“Tetapi Bapak harus memastikan naik kelas UMKM itu bukan hanya di angka-angka,” ujar Yoyok Riyo Sudibyo, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
“Harus dipastikan di lapangan bahwa UMKM benar-benar naik kelas, karena kita tahu kondisi saat ini masih sulit,” ujar Yoyok Riyo Sudibyo, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
Yoyok meminta Kementerian UMKM mempercepat pelaksanaan program kewirausahaan pada semester kedua tahun 2026.
Ia menyoroti realisasi program yang menurutnya masih perlu ditingkatkan agar mendorong pertumbuhan UMKM secara lebih optimal.
Yoyok menilai program SAPA UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi layanan kepada pelaku usaha dan perlu diperluas hingga ke pelosok desa.
“SAPA UMKM ini program yang luar biasa,” ujar Yoyok Riyo Sudibyo, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
“Tolong dipercepat dan dibumikan,” ujar Yoyok Riyo Sudibyo, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
“Banyak pelaku UMKM di desa yang belum semuanya memahami teknologi,” ujar Yoyok Riyo Sudibyo, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
“Program ini harus benar-benar bisa diakses masyarakat karena yang dibutuhkan saat ini adalah transparansi,” ujar Yoyok Riyo Sudibyo, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
Yoyok berharap keberhasilan aplikasi SAPA UMKM dapat menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain dalam membangun pelayanan publik yang terbuka dan mudah diakses masyarakat.
Ia menegaskan kebutuhan utama pelaku UMKM bukan hanya kemudahan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga pendampingan yang berkelanjutan setelah pembiayaan diberikan.
“Harapan rakyat itu sederhana,” ujar Yoyok Riyo Sudibyo, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
“Mereka membutuhkan kemudahan mengakses KUR, tetapi yang lebih penting adalah pendampingan yang berkelanjutan,” ujar Yoyok Riyo Sudibyo, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
“Jangan hanya bertemu sekali, setelah itu ditinggalkan,” ujar Yoyok Riyo Sudibyo, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
“Pendampingan inilah yang dibutuhkan agar UMKM benar-benar berkembang,” ujar Yoyok Riyo Sudibyo, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
