Jakarta, Maret.id — Realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun sepanjang semester I-2026, naik 6,9 persen secara tahunan.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan kontribusi hilirisasi terhadap total investasi nasional mencatat peningkatan yang signifikan. Pernyataan itu disampaikan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
“Rata-rata total kontribusi investasi di bidang hilirisasi ini mencapai hampir 30 persen atau 29,7 persen, peningkatan 6,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini memang peningkatan yang cukup tajam, karena kalau dibandingkan dengan tahun 2023 itu kontribusi dari hilirisasi terhadap total investasi mencapai 24-25 persen,” ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.
Investasi hilirisasi masih didominasi sektor mineral dengan nilai mencapai Rp206,5 triliun. Mayoritas dari nilai tersebut bersumber dari pengolahan nikel untuk industri downstream.
Di luar sektor mineral, investasi hilirisasi pada sektor perkebunan dan kehutanan tercatat sebesar Rp54,4 triliun yang mencakup pengembangan kelapa sawit, karet, kakao, serta produk turunan bioenergi.
Sektor minyak dan gas bumi menyumbang Rp35,4 triliun, sementara sektor perikanan dan kelautan tercatat Rp3,8 triliun.
Dari sisi wilayah, investasi hilirisasi lebih terpusat di luar Pulau Jawa dengan nilai Rp227,3 triliun atau setara 75,7 persen dari total semester I-2026. Di Pulau Jawa kontribusi tercatat 24,3 persen atau Rp72,8 triliun.
Berdasarkan sumber modal, Penanaman Modal Asing (PMA) mendominasi dengan nilai Rp212,8 triliun. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang Rp87,3 triliun.
“Dan di dalam negeri ini juga investasinya yang berhubungan dengan hilirisasi juga persentase-nya sangat tinggi, dalam negeri itu Rp87,3 triliun, sedangkan PMA-nya itu Rp212,8 triliun,” ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.
Rosan menambahkan mayoritas proyek hilirisasi tersebar di daerah penghasil sumber daya alam seperti Maluku Utara, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Daerah-daerah tersebut menjadi perhatian dalam pengembangan fasilitas pengolahan dan investasi hilirisasi.
“Jadi kita ketahui ini lebih banyak di Maluku Utara, di Sulawesi, di NTB, dan lain-lainnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan berdasarkan semester pertama tahun 2026,” ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.
