Jakarta, Maret.id — Pemerintah disarankan menurunkan target penerimaan pajak dan mengefisiensikan belanja di tengah melemahnya daya beli serta kondisi dunia usaha.
Kepala Riset Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyatakan langkah itu lebih realistis dibanding memaksakan optimalisasi saat basis pajak belum membaik secara signifikan.
“Kalau menggunakan data ILO (International Labour Organization), rata-rata penghasilan pekerja di Indonesia menjadi yang paling rendah di ASEAN. Wajar kalau tax ratio menjadi salah satu yang paling rendah di ASEAN,” ujar Fajry Akbar, Kepala Riset Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memperluas pengawasan kepatuhan melalui SE-8/PJ/2026.
Aturan tersebut memperluas pemanfaatan teknologi informasi seperti remote sensing dan web scraping serta membangun jejaring informasi hingga tingkat desa dengan menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Fajry mengingatkan DJP harus memastikan validitas data yang diperoleh agar tidak memicu konflik dengan wajib pajak.
“Sudah pasti akan memunculkan sengketa baru, terlebih jika kualitas datanya rendah atau fiskus mempunyai interpretasi yang berbeda atas data tersebut,” ujar Fajry Akbar, Kepala Riset Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA).
Ia juga mengkritik pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang dianggap tidak memiliki batasan tugas jelas dalam surat edaran tersebut.
“Sayangnya, surat edaran ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud pembangunan jejaring informasi tersebut, begitu pula batasannya sampai mana. Pada satu sisi, ini menimbulkan kesan militeristik dalam penggalian penerimaan pajak yang seharusnya menjadi ranah sipil. Di sisi lain, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku UMKM di pedesaan,” ujar Fajry Akbar, Kepala Riset Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA).
Fajry menilai target yang terlalu tinggi berisiko memicu pengawasan berlebihan dan menyarankan fokus pada sektor yang menikmati belanja pemerintah.
“Apa yang mendorong ekonomi pada semester I? Lebih banyak karena government spending. Siapa yang menikmati government spending? Para pengusaha SPPG dan yang terkait. Itu yang harus dikejar pajaknya,” ujar Fajry Akbar, Kepala Riset Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA).
Pada semester I 2026, realisasi penerimaan pajak nasional mencapai Rp 1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target APBN dengan pertumbuhan 24,6 persen dibanding periode sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan realisasi akhir tahun mencapai Rp 2.310,8 triliun dari target sebesar Rp 2.357,7 triliun.
Dengan proyeksi tersebut diperkirakan terjadi shortfall sekitar Rp 46,9 triliun, angka yang jauh menyusut dibanding kekurangan Rp 271 triliun pada 2025.
